Ferdinand soal Nama Tjahjo Kumolo Disebut dalam Sidang Meikarta: Jika Benar, Sebaiknya Anda Mundur!

831

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Tanggapannya itu disampaikan Ferdinand melalui akun Instagram @Ferdinand_Haean, Senin (14/1/2019).

Melalui kicauannya itu, Ferdinand tampak memention akun Tjahjo Kumolo.

Ia meminta agar Tjahjo mengklarifikasi kabar tersebut.

Lebih lanjut, Ferdinand meminta, apabila kabar tersebut benar, maka Tjahjo harus mundur dari jabatannya.

“Mas @tjahjo_kumolo mohon klarifikasinya, apakah ini benar?

Jika benar, sebaiknya anda segra mundur dari jabatan anda..!!

Bupati Neneng Mengaku Diminta Tjahjo Kumolo Muluskan Izin Meikarta,” tulisnya.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta. (Twitter @Ferdinand_Haean)

Sementara itu, mengutip Tribunnews.com, nama Tjahjo Kumolo disebut-sebut oleh saksi eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/12/2019).

“Saat itu, saya dipanggil ke ‎ruangan pak Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelpon ke pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telpon pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahyo Kumolo bilang ke saya, ‘tolong perijinan Meikarta dibantu,” ujar Neneng menirukan omongan Mendagri.

“Kemudian saya sampaikan, ‘baik pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya lagi.

Neneng menjelaskan, pertemuannya dengan Dirjen Otonomi Daerah itu untuk membahas perijinan Meikarta.

Ia lanjas memaparkan, Pemkab Bekasi telah mengeluarkan izin peruntukan dan pengelolaan tanah (IPPT) seluas 84,5 hektare.

“Saya sampaikan bahwa harus ada rekomendasi Gubernur Jabar untuk perizinan Meikarta. Kemudian pak Soemarsono menyampaikan ke saya bahwa Dirjen Otdaakan memfasilitasi pertemuan Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta,” kata Neneng.

Selain Neneng, jaksa penuntut umum KPK juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya pada sidang pekan ke-empat ini.

Mereka adalah E Yusuf Taufik sebagai Kabiro Tata Ruang Pemda Bekasi, kemudian Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa, perusahaan pengembang Meikarta(TribunWow.com)

.tribunnews.

Comments

comments

Loading...