Ferdinand Kritisi Pencabutan Remisi Pembunuh Wartawan oleh Jokowi: Memalukan

979

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengkritisi keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut remisi pembunuh wartawan.

Hal tersebut tampak dari unggahan Ferdinand di akun Twitter miliknya, @FerdinandHaean_, Sabtu (9/2/2019).

Menurut Ferdinand, tidak seharusnya seorang presiden merevisi kebijakan atau keputusan yang sudah dibuat sebelumnya.

“Ai don rit wot ai sain.

Anda tak pantas jadi Presiden Republik Indonesia wahai pak @jokowi , merevisi kebijakan atau keputusan sprt ini sgt tdk patut bg administrasi sebuah negara yg dilengkapi SEKRETARIAT NEGARA, SEKRETARIAT KABINET dan KANTOR STAFF PRESIDEN. Sungguh memalukan,” tulis Ferdinand.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengkritisi keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut remisi pembunuh wartawan.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengkritisi keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut remisi pembunuh wartawan. (Twitter @FerdinandHaean_)

Tak hanya itu, dalam kicauan lainnya, Minggu (10/2/2019), Ferdinand juga menyampaikan kritikannya sebagai bentuk tanggapan dari kicauan pengurus Nahdlatul Ulama (NU), Akhmad Sahal, @sahaL_AS.

Awalnya, Sahal yang menanggapi pembatalan remisi itu menyebutkan bahwa dia mendukung Jokowi.

Sahal menilai, Jokowi terbuka untuk dikritik.

Jokowi menerima koreksi jika melakukan kesalahan.

“Inilah kenapa saya tetap mendukung Pak @jokowi. Bukan karena Pak Jokowi adlh pemimpin yg ga bisa salah.

Tp kalo salah, bersedia mengkoreksinya. Presiden yg terbuka utk dikritik, ini baru joss!!

Suaraku utkmu, Pak Jokowi,” tulis akun @sahaL_AS.

Menanggapi itu, Ferdinand menuliskan pendapatnya.

Ferdinand menilai, merevisi kebijakan bukan bentuk siap dikritik.

Menurut Ferdinand, hal tersebut adalah bukti bahwa Jokowi tidak tahan terhadap tekanan.

“Merevisi kebijakan itu bkn bentuk siap dikritik, tapi bentuk dari TIDAK TAHAN TEKANAN, TAKUT KALAH MAKA TAK MAMPU MEMPERTAHANKAN KEPUTUSANNYA, PEMIMPIN LEMAH YANG TAK MEMBACA APA YANG DITANDA TANGAN.

Andai tidak ada tekanan, kesalahan itu akan dibiarksn dan jd keuntungan,” kicau Ferdinand.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kritisi keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut remisi pembunuh wartawan.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kritisi keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut remisi pembunuh wartawan. (Twitter @FerdinandHaean_)

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pemberian remisi bagi I Nyoman Susrama, narapidana kasus pembunuhan wartawan Jawa Pos Radar Bali, Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa.

Jokowi menjelaskan, pembatalan itu dilakukan setelah mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat, termasuk dari para jurnalis yang menolak adanya pemberian remisi itu.

“Saya perintahkan kepada Dirjen Lapas Kemenkumham menelaah dan mengkaji pemberian remisi itu. Kemudian Jumat kemarin telah kembali di meja saya. Sudah sangat jelas sekali sehingga sudah diputuskan sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan,” terang Jokowi di sela-sela kegiatannya di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2/2019).

Selain itu, papar Jokowi, pembatalan remisi bagi Susrama ini juga dilaksanakan karena menyangkut rasa keadilan di masyarakat.

Diketahui, Susrama adalah otak di balik pembunuhan berencana terhadap wartawan Jawa Pos Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, Ferbruari 2009.

Susrama mendapatkan vonis hukuman seumur hidup dan sudah menjalani 10 tahun masa hukumannya.

Awal 2019, pemerintah memberikan remisi perubahan hukuman pada Susrama menjadi 20 tahun penjara.

“Grasi (remisi) yang didapat adalah perubahan hukuman. Dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara. Hukuman sementara itu menjadi 20 tahun dari pidana penjara seumur hidup,” jelas Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Bangli, Made Suwendra, Senin (21/1/2018), seperti dikutip dari TribunBali.

Pemberian remisi ini kemudian menuai kontroversi publik.

Sejumlah pihak menyayangkan dan mengecam keputusan sang presiden ini.

Belakangan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan, pemberian remisi Susrama dikaji ulang. (TribunWow.com)

.tribunnews

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...