Faktor Penentu Kekalahan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019

402

Ketakutan akan lahirnya kekuatan politik Islam di belakang Prabowo-Sandi adalah bagian dari skema Islamophobia. Sejatinya, ini merupakan sindrom ketidakberdayaan Joko Widodo (Jokowi) ketika menggalang suara Islam saat kampanye. Jokowi awalnya menduga, dengan merekrut KH. Ma’ruf Amin sebagai cawapres, secara otomatis suara Islam dan Nahdlatul Ulama (NU) bakal menjadi miliknya. Namun ternyata dugaan itu keliru, PA 212  yang dipersepsikan di publik sebagai pendukung Prabowo-Sandi dan dianggap sebagai “Islam Kanan” (radikal), publik Islam justru mendukung keberadaannya. Terbukti dengan  acara Reuni 212 pada 2 Desember 2018 yang dihadiri hingga 10 juta orang dan mencetak  rekor dunia sebagai aksi damai terbesar. Jelas, inilah kesalahan fatal bagi Jokowi dan orang sekitarnya yang cenderung anti Islam.

Di mana salahnya politik identitas?

Reformasi telah mengakomodasi demokrasi ke arah liberalisme, namun alergi dengan politik identitas. Indonesia justru seharusnya memelihara keberagaman, karena negara ini kaya akan etnis dan agama, serta aliran. Pada dasarnya, UUD 1945 (Asli) dan Pancasila sudah mengakomodir semua kelompok dan aliran yang ada.

Pancasila justru lahir karena tuntutan ke-bhinneka-an, Indonesia bukan negara Islam atau negara Khilafah, dan ketetapan itu sudah bersifat final. Namun, jangan pula alergi dengan gerakan Islam ataupun partai politik Islam.

Kasus Ahok misalnya, dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu, adalah pelajaran sangat berharga bagaimana seharusnya Negara mengelola politik identitas di Indonesia. Pemerintah harus lebih dewasa, jangan terulang lagi keberpihakan kepada kelompok minoritas dengan alasan apapun. Prinsipnya, yang benar harus benar dan yang salah harus dipersalahkan. Ahok terjerembab oleh sikap dan perilakunya sendiri (personal), bukan karena masalah isu SARA. Sedangkan, isu SARA muncul karena Ahok saat itu, ikut-ikutan menafsir Surah Al-Maidah ayat 51, sebuah ayat dari kitab suci umat Islam yang sama sekali bukan merupakan kompetensinya.

Dampak dari kasus Ahok ada beberapa hal, yakni: bersatunya umat Islam yang akhirnya memilih Anies-Sandi sebagai gubernur DKI Jakarta; memburuknya hubungan antar agama  serta pribumi dan non-pribumi, dikuatkan oleh UUD 1945 yang membolehkan non-pribumi menjadi Presiden Republik Indonesia. Produk derivatifnya dimanfaatkan oleh Partai Gerindra, PKS dan PAN yang mendukung perlawanan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Ahok.

“Koalisi Tengah” inilah yang mewarnai Pilkada DKI Jakarta 2017, walau hanya bersifat oportunistik, bukan ideologis. Cukuplah Soeharto saja yang mengensampingkan Islam, karenanya pemimpin di era Reformasi harus mengembalikan revolusi yang kita (rakyat) mau.

Dalam Islam, dipertegas tentang batas-batas kemampuan kodrati manusia, teologi Aswaja (Ahlus Sunnah wal Jama’ah) Asy’ariyah menyatakan bahwa manusia tidak berkebebasan secara mutlak tapi juga tidak terkekang secara mutlak.

Manusia memiliki kebebasan tapi dalam batas-batas kehendak ilahi. Kebebasan manusia berada dalam ruang gerak yang selalu dibatasi oleh persetujuan Tuhan. Intervensi ilahi bisa terjadi kapan pun, dan manusia tidak mampu mencegahnya.

Fusi Tiga Parpol Era Orba Membatasi Politik Islam dan Nasionalis

Soeharto (Orba) pada tahun 1973 melakukan fusi parpol di Indonesia menjadi 3 (tiga), yakni: Pertama, parpol Islam menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), gabungan parpol NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Kedua, PDI (Partai Demokrasi Indonesia), gabungan dengan PNI (Partai Nasional Indonesia), Partai Katolik, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Murba (Musyawarah Rakyat Banyak). Ketiga, Golongan Karya, pendukung utama pemerintahan saat itu tidak disebut parpol.

Prinsip dasarnya, Soeharto ingin pengendalian politik dalam rangka stabilitas politik yang menjadi prioritas dalam Trilogi Pembangunan Pemerintahan Orde Baru. Pengendalian politik ala fusi partai terbukti sangat berhasil. Tercatat, ada tiga partai yang menjadi target pengendalian Orde Baru, yaitu: PKI, sudah dibubarkan pada tahun 1966; Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)/Parmusi, parpol Islam terbesar; dan PNI (sisa paham Orde Lama dan Bung Karno) dikelompokkan dengan politik identitas non-Islam dengan nama PDI. Khusus partai Islam, PPP dikendalikan dengan “memaksakan” John Naro (kader Ali Moertopo) sebagai Ketua Umum yang mengakibatkan konflik di tubuh PPP. Jelas, tujuannya untuk melemahkan keberadaan partai-partai Islam. Namun begitu, pada pemilu tahun 1977, PPP memenangkan pertarungan di DKI Jakarta yang prestisius.

Pengendalian politik Soeharto sangat efektif untuk meredam politik aliran/identitas, dikuatkan dengan pelarangan unsur SARA dalam kehidupan sosial politik. Oleh karena itu, membicarakan isu SARA di Indonesia seolah-olah merupakan bentuk sikap intoleransi jika yang dibahas mengenai Islam dan non-Islam, pribumi dan non-pribumi, kelompok NU dan Muhammadiyah, asing dan pribumi, dan seterusnya.

Dalam konteks pengendalian politik dan stabilitas keamanan hal tersebut boleh saja dilakukan, tapi sifat dasarnya adalah anti-demokrasi. Demokrasi justru menggalang keberagaman, dan pada era Orde Lama justru bertambah subur serta tidak terjadi konflik sosial. Konflik horizontal justru terjadi karena keberadaan PKI.

Elite di Sekitar Joko Widodo Panik

Faktor internal di sekitar Joko Widodo memperburuk situasi dengan mempertajam perbedaan antar-elemen dan penciptaan masalah. Ditambah aparat keamanan dan pemerintahan yang tidak peka soal ini, yang masih seringkali menciptakan situasi saling menyalahkan antar-aktor yang seharusnya bekerja sama dalam menciptakan kerukunan. Perbedaan persepsi tentang keberagaman (toleransi) masih didasarkan pada subjektivitas masing-masing elemen ketimbang pengetahuan berbasis riset. Solusi yang ditentukan pada akhirnya malah memperumit masalah, karena terlibat dalam subjektivitas yang memicu sensitivitas kelompok.

Pendekatan hukum perlu diperkuat oleh proses rekayasa sosial yang mendukung situasi, konsistensi atau kerukunan, tentu saja seharusnya peran pemerintah sangat menentukan dalam menciptakan kerukunan tersebut, bukan justru sebaliknya. Inilah yang kemudian membuat semakin solidnya dukungan terhadap Paslon 02.

Clifford Geertz menunjukkan, terdapat pola-pola politik aliran dalam masyarakat yang menjadi basis mobilisasi politik. Herbert Feith menyempurnakan dalam kerangka orientasi pilihan politik. Perbedaan basis ideologi menentukan tujuan politik, program atau platform dan komposisi pimpinan yang dipilih dalam politik. Perbedaan basis ideologi di dalam semua hal tersebut di atas akan menentukan jarak politik dari kekuatan politik yang ada.

Herbert Feith melihat ada dua sumber utama politik di Indonesia: Pertama, dari tradisi (Hindu dan Budha, maupun Islam) yang melahirkan lima aliran politik di Indonesia seperti Komunisme, Sosialisme-Demokrat, Islam, Nasionalisme-Radikal; dan Kedua Tradisional Jawa (Kejawen). Kelima aliran ideologis tadi menentukan politik identitas di Indonesia. Penelitian ini dikuatkan oleh Uffen (2008) dengan Cleavage (Pembelaan Sosial). Hasilnya, terdapat kontinuitas antara hasil politik identitas pada pemilu 1955, 1971 dengan pemilu 1999, hingga 2004 secara basis ideologi parpol yang ada.

Parpol, sejak era politik transaksional tidak lagi berbasiskan ideologi, tapi berdasarkan vested interest. Besarnya biaya kampanye yang membebani kepentingan sempit caleg dan parpol sering kali mengalahkan kepentingan nasional.

Pengertian kepentingan nasional menjadi bias karena politik oligarki, dimana elite pemerintahan, parpol, legislatif berkolaborasi dengan para taipan yang merupakan bagian dari China Overseas. Hal ini justru memperlancar rencana negara Cina dalam menjalankan skema One Belt One Road (OBOR), yakni ingin membuat jalur dalam konteks energy andfood security. Cina harus melakukan hal tersebut karena adanya ancaman AS (Yahudi) yang akan menghancurkan negaranya tahun 2030 nanti, dimana ketika itu terjadi kelangkaan energi fosil dan krisis pangan dunia. Cina yang diperkirakan berpenduduk 1,8 miliar pada 2030 membuat pemimpin Cina Xi Jinping khawatir, dan mengubah konstitusi kongres PKC 2018 agar ia bisa menjadi presiden seumur hidup.

Xi Jinping bakal berupaya memimpin langsung “peperangan” di tahun 2030 nanti (jika dia masih hidup) dengan salah satu strateginya, yaitu skema OBOR. Negara-negara Asia, dari Cina sampai Indonesia sejatinya merupakan bagian dari jalur pangan Cina. Sayangnya, Indonesia salah menafsirkan kebutuhan politik kawasan Cina. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud Cina adalah jalur pangan yang sudah ditetapkan dari Cina sampai ke titik produksi pangan. Jalur Kereta Api (KA) sudah disiapkan dari Beijing sampai dengan Singapura. Rencana pembangunan selat Sunda di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bagian dari rencana infrastruktur OBOR untuk jalur pangan.

Keterbatasan Jokowi dan kabinetnya, menunda komitmen Cina terhadap Indonesia dengan MoU yang sudah sebetulnya ditandatangani pada Maret 2015 senilai USD 50 Miliar.

Gerakan Rakyat Vs. Politik Kekuasaan

Kekuasaan negara dengan segala fasilitasnya menjadi kekuatan utama sang petahana Paslon 01 ternyata gagal menunjukkan keperkasaannya di era politik transaksional. Apa yang tidak dimiliki paslon 01 pada Pilpres 2019? Hampir seluruh fasilitas Negara digunakan mulai dari APBN yang selalu diaku dari Paslon 01, ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, KPU/D, Bawaslu, Kepala Daerah dan lainnya digunakan secara optimal untuk memenangkannya.

Rencananya, Paslon 01 akan menyelenggarakan kampanye akbar putaran terakhir tanggal 13 April 2019 di GBK, Senayan Jakarta. Tempat yang sama, pada 7 April 2019, juga dijadikan sebagai lokasi kampanye Paslon 02 yang “pecah” karena dihadiri jutaan pendukung Paslon 02. Disinyalir, ketakutan pihak Paslon 01 bahwa acara kampanye tidak bakal seramai yang dilaksanakan Paslon 02, membuat pihaknya berencana memobilisir ASN dan pegawai BUMN. Tentu saja hal ini pasti akan dibantah, namun upaya-upaya tersebut menunjukkan Paslon 01 tengah panik karena selalu gagal mengumpulkan massa pendukungnya dalam kampanye akbar.

Dukungan negara Cina terhadap Jokowi pun ternyata gagal total, proyek mercusuar seperti reklamasi teluk Jakarta hingga pembangunan Kota Meikarta sampai saat ini gagal dilaksanakan. Kembali demokrasi dengan kekuatan rakyat mengalahkan politik kekuasaan di era politik transaksional. Pancasila kembali menunjukkan keperkasaannya dalam melindungi NKRI, merobohkan arogansi pemerintahan Jokowi.

Pilpres 2019 adalah berkat dari kesabaran dan keikhlasan Prabowo Subianto (PS) yang selama 21 tahun dizalimi dengan fitnah bahwa dialah penyebab kerusuhan 1998. Terkuaknya dalang tragedi tersebut di Komnas HAM, telah membuka mata dunia, khususnya AS, yang selama ini melarang PS mengunjungi negeri Paman Sam itu. Konon, AS pun bakal mengeluarkan visa PS sebelum hari pencoblosan 17 April 2019 mendatang. Di sisi lain, dukungan AS menunjukkan bahwa kita telah menjadi objek proxy war antara AS – Cina, khususnya dalam kerangka geopolitik Asia.

Vietnam dan Malaysia telah berhasil mengusir hegemoni Cina, dan AS berharap selanjutnya Filipina serta Indonesia melakukan hal yang sama. Dunia Islam sebaliknya berharap bahwa Prabowo Subianto kelak menjadi presiden negara berpenduduk Islam terbesar dunia, menjadi bagian dari ‘trilateral kekuatan Islam’ bersama Erdogan (Turki) dan Mahathir Mohamad (Malaysia). Ketiga tokoh ini diharapkan oleh dunia Islam dapat mengusung kembali kekuatan negara Non Blok, khususnya Islam sebagai pengimbang kekuatan Cina dan AS.

Kemenangan Prabowo Subianto – Sandiaga S. Uno tidak saja diharapkan rakyat Indonesia tapi juga menjadi harapan masyarakat Islam dunia. AS (Yahudi) dalam hal ini hanya sebagai sekutu taktis karena saat ini mempunyai musuh bersama, yakni Cina.

Kemandirian dan keinginan berdikari Prabowo Subianto jika menang kelak menentukan masa depan Indonesia. Apakah tetap menjadi boneka negara besar atau mampu bangkit sebagai ‘Pembebas’ menuju masyarakat Adil dan Makmur, sesuai slogan koalisinya. []nusantara.news

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here