Fadli Zon: RUU HIP Ini Kengawuran yang Nyata

594
Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) belakangan menuai kritik yang tengah dibahas DPR bersama Pemerintah.

Fadli menilai sejak awal naskah RUU HIP banyak kekacauan alias KW3. Baik dari dasar berfikirnya maupun naskah akademiknya.

“Dari dasar berfikirnya, naskah akademiknya termasuk drafnya kelihatan RUU ini KW3 lah. Walau saya anggota DPR tapi bukan pengusul RUU KW3 ini dalam hal memahami Pancasila. Bagi orang yang banyak membaca dasar dan filosofi Pancasila, ini kengawuran yang nyata,” ujar Fadli Zon dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (16/6/2020) malam.

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan setidaknya ada beberapa catatan mengapa RUU HIP banyak kekacauan. Dari aspek sentimen politik, RUU HIP ini mengabaikan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. Padahal ini TAP MPRS ini penting karena bicara larangan ideologi Komunisme.

“Masa TAP MPRS XXV yang masih berlaku tidak dicantumkan sebagai konsideran dalam RUU HIP, ini menimbulkan kercurigaan, padahal ini norma yang masih berlaku saat ini, diperkuat lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999,” terang Fadli.

Disamping itu, Fadli melihat bahwa RUU HIP seolah ingin mendegradasi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, ingin diturunkan kelasnya menjadi Undang-Undang. “Pancasila mau dikerangkeng jadi suatu Undang-Undang dan memenjarakan Pancasila jadi intepretasi,” ungkapnya.

Selanjutnya RUU HIP dinilai cacat materil dan cacat formil, karena berpotensi menjadi Omnibus Law, ingin mengatur segala sesuatu. Karena RUU HIP itu mengatur soal ekonomi, inovasi riset hingga media.

“Terlalu banyak persoalan dalam RUU jadi kontroversi Pancasila bukan pemersatu bahkan pemecahan. Kita ingin Pancasila tanpa Komunisme,” tegasnya.

Fadli juga melihat RUU HIP ini memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat terlebih kelompok-kelompok Islam karena ingin menghidupkan kembali paham Komunisme.

Pancasila merupakan alat pemersatu sedangkan dengan adanya RUU HIP ini justru menjadi potensi konflik baru di masyarakat.

“Kita melihat bahwa dengan diangkatnya RUU HIP ini justru Pancasila seolah-olah menjadi potensi konflik di masyarakat. Sudah ada penentangan dari ormas-ormas yang besar yang mempunyai basis yang kuat di masyarakat begitu juga dari berbagai elemen cendekiawan dan lain-lain,” katanya.[]

Sumber Berita / Artikel Asli : Akurat

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...