Erick Thohir Malah Ingin Suntik BUMN Rp106 Triliun, Faisal Basri: Harusnya Utamakan Selamatkan Nyawa!

228
Erick Thohir, Faisal Basri

Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp33,9 triliun untuk PMN 2021 dan Rp72,449 triliun untuk 2022 pada rapat dengan komisi VI DPR, kemarin, Kamis, 8 Juli 2021.

“Dari rapat bulanan kami dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angka ini belum ketemu. Tapi kurang lebih sudah 90 persen, dan kami tetap memberanikan diri meminta dukungan kepada anggota dewan agar angka ini bisa menjadi support,” ujar Erick dalam kesempatan itu.

Penambahan PMN tahun ini akan diberikan kepada 3 BUMN untuk menjalankan penugasan dan melakukan restrukturisasi.

Suntikan PMN terbesar tahun depan diberikan untuk PT Hutama Karya dalam mendukung pembangunan Tol Trans Sumatra.

Sehubungan hal itu, ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri langsung mempertanyakan perihal pengajuan Erick Thohir tersebut.

Soalnya di masa darurat Covid-19 ini Menteri BUMN Erick Thohir malah berkeinginan untuk menyuntikkan modal atau PMN Rp106 triliun bagi perusahaan pelat merah untuk 2021 dan 2022.

Faisal Basri menyatakan, seharusnya Erick fokus menyelamatkan nyawa masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Terlebih, Erick menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan PEN adalah Menteri BUMN. Bukannya utamakan selamatkan nyawa rakyat tapi sibuk urusi suntik BUMN ratusan triliun dan obat cacing. Bubarkan saja komite itu,” ujar Faisal melalui akun Twitter @FaisalBasri, Jumat, 9 Juli 2021.

 

Sebelum mengunggah cuitan tersebut, Faisal membagikan tautan berita yang menyorot soal pemerintah yang mengeluarkan PMN lebih banyak untuk BUMN dibandingkan dividen yang diterima.

Faisal sebelumnya mengkritik kebijakan pemerintah terkait covid-19. Dalam cuitan terpisah ia menyarankan pemerintah untuk belajar dari penanganan bencana tsunami Aceh pada 2004 lalu untuk menangani pandemi.

Hal yang ia sorot adalah kerapnya pemerintah mengubah kebijakan dan komando yang tidak jelas selama covid-19 merajalela. Sebagai catatan, pemerintah saat ini memberlakukan PPKM darurat setelah sebelumnya menerapkan PPKM Mikro dan PSBB.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Galamedia

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here