DPR Desak Agar Pemberi Akses e-KTP Djoko Tjandra Diproses Hukum

228
Djoko Tjandra

Kabar buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra yang membuat kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Grogol Selatan Jakarta mendapat sorotan dari Komisi III DPR.

Djoko Tjandra menggunakan E-KTP tersebut untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya sejak 1997 itu.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mendesak agar pihak yang memberikan akses pembuatan E-KTP itu dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk pengacaranya.

“Saya kira hal ini perlu diusut siapa pihak yang memberi akses dan melindungi Djoko Tjandra masuk ke Indonesia,” kata Sudding kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).

“Termasuk pihak yang mengetahui Keberadaan Djoko Tjandra tapi tidak melaporkan ke aparat penegak hukum. Itu harus di mintai pertanghungjawaban hukum, termasuk pengacaranya,” sambungnya.

Politisi PAN itu menilai, penyediaan atau pemberian akses kepada Djoko Tjandra menunjukkan lemahnya sistim dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sehingga sangat mudah seorang buron keluar masuk ke Indonesia.

“Hal ini menjadi tamparan buat aparat penegak hukum dan Imigrasi Kemenkumham,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut pembuatan E-KTP selama 30 menit itu ganjil. Komisi III rencananya akan memanggil Lurah Grogol Selatan soal tersebut.

“30 menit yang saya tahu (Pembuatan). Makanya agak sedikit rancu, itu bisa juga akan kita panggil lurahnya,” kata Sahroni saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (6/7/2020).[]

Sumber Berita / Artikel Asli : Akurat

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...