Djoko Tjandra Sebut Tommy Minta Rp15 Miliar Hapus Status DPO dan Red Notice

485
Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan perkara suap penghapusan red notice dengan terdakwa Tommy Sumardi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2020).

Djoko Tjandra menjelaskan terkait kedekatannya dengan Tommy sebagai pengusaha dan rekan bisnis. Berawal dari kedekatannya, terpidana perkara korupsi hak tagih Bank Bali ini meminta bantuan Tommy untuk menanyakan status DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Djoko Tjandra di NCB Interpol Indonesia.

Pada saat itu, Djoko berada di Malaysia, dengan menghubungi  Tommy melalui sambungan telepon.

“Saya tanya ‘Tom ini masalah DPO masih terganjal di sistem’. Saya cuma katakan, di sistem apakah ada upaya untuk bantu cek kondisinya gimana.  Dan gimana bisa dilepaskan, karena tujuannya, saya pulang untuk daftar PK,” papar Djoko Tjandra.

Menurut Djoko, Tommy menyanggupi memberikan bantuan dengan menanykan status DPO. Namun, Tommy meminta ‘ongkos’ atau bayaran untuk mengurus hal tersebut, dengan mengatakan ‘Djok kalau pengurusan dari DPO harus ada ongkos-ongkos. Ada biayanya’.

Kata Djoko, Tommy meminta ongkos sebesar Rp 15 miliar. Kemudian Djoko Tjandra menawar atau meminta diturunkan harga bayarannya, hingga akhirnya terjadi kesepakatan menjadi Rp 10 miliar.

“Tommy bilang ‘You sediakan Rp 15 miliar’. Saya (Djoko Tjandra) bilang ‘aduh Tom berat dengan biaya Rp 15 miliar, gimana kalau Rp 5 miliar’. Akhirnya, kami sepakati Rp 10 miliar,” ucap Djoko menirukan pernyataan Tommy.

Djoko Tjandra mengungkapkan, ongkos yang diminta Tommy untuk bertanya soal status DPO ke NCB Interpol Indonesia. Sebab, Djoko Tjandra yang kala itu sebagai buronan tidak tahu kalau status DPO itu ada di Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami melalui NCB, karena relationship red notice atau DPO itu di NCB. Tentunya kami tahu sekian banyak sidang masalahnya bukan di situ,” ungkap Djoko.

Djoko memberikan Rp10 miliar itu secara bertahap. Uang itu diberikan melalui Sekretaris Djoko Tjandra, Nurmawan Fransisca dan sopir Djoko Tjandra bernama Nurdin.

“USD 100 ribu tanggal 12 Mei, USD 50 ribu lagi tanggal 22 Mei. Itu sudah cukup total USD 500 ribu, tambah SGD 200 ribu,” ucap Djoko Tjandra saat memberikan kesaksian.

Diketahui, dalam perkara suap penghapusan red notice dan pencabutan status DPO di Imigrasi, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Selanjutnya, Prasetijo didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian, Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Tommy Sumardi didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP. []

Sumber Berita / Artikel Asli : Akurat

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...