Diskualifikasi Saja, Calon Kepala Daerah Yang Berkali-kali Langgar Protokol Kesehatan

283
Deklarasi calon kepala daerah Pilkada 2020 di Pohuwato, Gorantalo. (Foto: Istimewa)

Selama tiga hari pendaftaran Pilkada 2020, pekan kemarin, Bawaslu menemukan sebanyak 243 bakal calon diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19. Banyaknya pelanggaran ini menjadi gambaran bahwa sense of crisis atau pemahaman akan krisis di tengah semakin meningkatnya kasus positif Covid-19 masih minim.

Anggota DPD Fahira Idris mengungkapkan, idealnya Pilkada 2020 yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 ini dimanfaatkan untuk mengirim pesan ke seluruh rakyat bahwa saat ini kita sedang dalam kondisi prihatin. Kondisi prihatin ini diperlihatkan dengan mendesain sedemikian rupa agar semua tahapan Pilkada 2020 mengedepankan protokol kesehatan yang dipatuhi semua pemangku kepentingan. Maraknya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran menyiratkan berbagai aturan pilkada di masa pandemi yang sudah ditetapkan, baik oleh KPU maupun Bawaslu, belum sepenuhnya menjadi acuan dan perhatian bakal calon.

“Kalau saat baru mau mendaftar saja sudah banyak yang melanggar, bagaimana nanti saat kampanye, yang pasti akan lebih riuh. Para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah, yang sejak awal ingin pilkada tetap digelar tahun ini, harus memastikan tidak ada satu pun pelanggaran protokol kesehatan saat nanti kampanye digelar. Bila perlu, jika ada calon yang berkali-kali melanggar protokol kesehatan, langsung didiskualifikasi saja. Penyelenggara harus tegas sejak awal tahapan pilkada. Jika tidak, pilkada ini bisa menjadi preseden tidak baik bagi upaya besar bangsa ini yang sudah 6 bulan lebih berjibaku melawan Covid-19,” ucap Fahira, di Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Fahira, sebenarnya, jika para calon kepala daerah jeli, saat ini isu yang paling krusial dan paling dibutuhkan publik adalah visi misi dalam penanggulangan Covid-19 di daerah masing-masing. Calon yang punya visi jelas dan misi besar serta rasional untuk diimplementasikan dalam penanggulangan Covid-19 berpotensi meraih hati pemilih. Langkah awal para calon kepala daerah yang mempunyai komitmen menanggulangi Covid-19 adalah menjadikan protokol kesehatan sebagai bingkai utama kegiatannya terutama saat pendaftaran dan kampanye.

Publik, sambung Fahira, akan menilai integritas dan komitmen calon terhadap penanggulangan Covid-19 lewat visi misi dan tindak tanduknya, terutama selama tahapan pilkada. Jika abai dengan protokol kesehatan, publik akan menilai calon tersebut tidak punya komitmen dalam penanggulangan Covid-19.

“Karena dari hal yang kecil saja yaitu mematuhi protokol kesehatan tidak dijalankan, bagaimana mau menanggulangi Covid-19 yang kompleks ini. Ingat, masyarakat sudah lelah, karena penanggulangan Covid-19 saat ini masih belum maksimal dan komitmen calon kepala daerah dalam menanggulangi Covid-19 ini akan menjadi referensi utama pemilih dalam menentukan pilihannya,” pungkas Senator Jakarta ini. [USU]

Sumber Berita / Artikel Asli : rmco

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...