Dimarahi Sekjen PDIP karena Tolak Vaksinasi, Ribka Tjiptaning : Ya Itu Risiko

358
dr Ribka Tjiptaning

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menjadi perbincangan masyarakat karena menolak untuk divaksin Covid-19.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun sampai menyampaikan klarifikasi atas pernyataan dari Ribka.

Ditemui usai rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Ribka menceritakan bahwa dirinya dimarahi oleh Hasto.

“Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih resiko ya,” ujar Ribka, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Ribka menegaskan penolakannya bukan tanpa dasar. Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasannya.

Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien. Karenanya itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.

“Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima,” tegasnya.

Menurutnya, ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.

Ribka mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi Ketua Komisi IX DPR RI.

“Waktu Ketua Komisi, aku flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah,” tandasnya.

Sanksi

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.

Hal tersebut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto menyikapi sikap Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menolak divaksin Covid-19.

“Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai,” ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.

“Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya,” ucap Bambang.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

“Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek,” kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

“Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” lanjutnya.

Anies Siap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan dirinya bersama Gubernur Anies Baswedan, bersedia dan siap menjadi orang pertama di tingkat Pemerintahan Provinsi DKI yang disuntik vaksinasi Covid-19.

“Prinsip Pak Anies, saya, Wakil Gubernur, siap menjadi orang pertama yang divaksin,” kata Riza kepada wartawan, Senin (11/1/2021).

Jika ditunjuk, Anies dan Riza akan disuntik vaksin pada tanggal 14 Januari 2021 atau satu hari setelah penyuntikan vaksin untuk Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan tanggal 13 Januari 2021.

“Kan Presiden tanggal 13 (Januari), dan masing – masing daerah tanggal 14 (Januari),” jelas dia.

Kendati Anies dan Riza menyatakan siap divaksin, tapi berdasarkan ketentuan, pemberian vaksin akan didahulukan atau di prioritaskan bagi para tenaga kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas.

“Kan diatur nanti di rumah sakit, di puskesmas diutamakan jajaran kesehatan terlebih dahulu,” pungkas dia.

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews.

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...