Dijebloskan ke Lapas Gunung Sindur, Fadli Zon: Buni Yani Pihak yang Benar

341

JAKARTA – Akhirnya, berbagai upaya Buni Yani tak mempan. Ia langsung di eksekusi ke Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat untuk menjalani hukuman penjara.

Eksekusi terhadap Buni Yani itu dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohanan kasasi terkait perkara yang menjeratnya.

Ia pun menempuh jalan lain dengan ‘melobi’ Fahri Hamzah dan Fadli Zon di DPR RI.

Menurut Fadli Zon, Buni Yani seharusnya tidak dipidana karena ia tidak melihat ada kasus hukum yang bisa menjeratnya.

“Menurut saya pribadi ini tidak ada case, tidak ada kasus. Apalagi ini dalam konteks politik demokrasi,” ujar Fadli di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (1/2).

Pendapat itu berkaca pada dasar pidana yang dijatuhkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jika subjek dalam video yang disebarkan oleh Buni Yani terbukti melakukan pidana, seharusnya yang menyebar videonya tidak diperkarakan.

“Saudara Ahok sudah dinyatakan penista agama dan sudah menjalani hukuman, berarti apa yang disampaikan di konten video Pemprov DKI itu sudah terbukti adanya,” kata Fadli.

Lebih dari itu, secara logika, pun pria berkacamata itu juga disebutnya adalah pihak yang benar.

“Logikanya seharusnya saudara Buni Yani adalah pihak yang benar. Ini kan logikanya. Tapi ternyata hukum kita punya jalan seperti ini,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengkritik proses penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, penegakan hukum banyak bercampur dengan urusan politik.

Apalagi Buni Yani berada di kubu oposisi. Sehingga, semakin menguatkan keyakinannya akan hal itu.

“Saya kira sejak awal rezim ini salah karena mencampuradukkan hukum dan politik, politik dan hukum,”

“Jaksa dari partai politik, Menkumham dari partai, Menko Polhukam dari partai. Jadi, ada subordinasi politik dan bisa ada conflict of interest,” pungkas Fadli.

Sementara, kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian menegaskan kliennya tidak terima dijebloskan ke penjara.

Rencananya, ia akan melakukan upaya hukum lua biasa yakni Peninjauan Kembali (PKP).

Selain itu, Aldwin tetap bersikukuh bahwa kliennya tidak bersalah atas video editan BTP itu.

“Langkah ke depan akan melaksanakan upaya hukum luar biasa PK (Peninjauan Kembali),” kata Aldwin di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Jumat (1/2/2019) malam.

Aldwin juga mengungkap, kliennya terpaksa menerima dan berat hati menjalani putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara.

“Bismillah, Pak Buni siap melaksanakan putusan itu. Meskipun sampai hari ini Pak Buni tak merasa,” katanya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...