Demokrasi Kebablasan, Korupsi Marak

618

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD resah melihat fenomena demokrasi telah kebablasan karena kini menjadi jalan untuk melakukan korupsi. Mahfud mencontohkan praktik jual-beli pasal ada yang terjadi di DPR.

“Di (DPR) korupsi bisa dilakukan. Ketika mau ditangani secara hukum, ada undang-undangnya, sudah disetujui DPR dan DPD itu pun kemudian jual beli ini-itu. Itu yang dimaksud demokrasi kebablasan,” tutur Mahfud saat diskusi Membangun Demokrasi Beradab di Jakarta, Kamis, 6 september 2018.

Ia kemudian menyitir sebuah penelitian di Australia tentang demokrasi yang sepertinya tidak berlaku di Indonesia. Dalam penelitian itu, kata Mahfud, jika demokrasi semakin tinggi, semakin habis juga tindakan korupsi.

“Namun, hasil penelitian menyebutkan di Indonesia semakin demokrasi semakin banyak korupsinya. Sekarang saya sebagai mantan ketua MK tahu persis minimal yang sampai hari ini ada di penjara itu, ya karena menjual pasal,” tutur dia.

Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin mengatakan politik di negeri ini harus dijalankan dengan cara-cara yang beretika dan beradab. Menurut dia, dasar negara Pancasila harus dijadikan landasan utama dalam berpolitik.

“Pancasila harus menapasi demokrasi di Indonesia, terutama di sila yang ke 4. Meski dalam pelaksanaannya masih jauh panggang daripada api,” kata Din yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban itu. medcom

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...