Cuti Terbatas, Presiden Diistimewakan

409

Oleh : Margarito Kamis
(Doktor HTN, Staf Pengajar FH Univ. Khairun Ternate)

Hukum, begitulah yang ditemukan diberbagai tempat dan zaman, tidakpernah sungguh-sungguh berbicara dengan bahasa yang pasti, yang memungkinkan semua orang memiliki pengertian yang sama atas, ambil misalnya, satu kata di dalam ketentuannya.Hukum, karena itu oleh sebagian ilmuan hukum, menandai eksistensinya dengan ketidakpastian yang telanjang.

Anehnya hukum tetap meminta siapa saja untuk menerima kepastian sebagai kebesaran khasnya

Entah karena itu atau bukan, tetapi Ben Chu, editor ekonomi pada harian Independent Inggris, yang lahir di Inggris dari ayah berdarah China dan ibu berdarah Inggris, yang setelah mencapai usia 5 tahun sempat tinggal selama dua tahun di China, mengatakan orang China tidak terlalu suka diatur dengan hukum. Mereka, kata Ben Chu lebih suka diatur oleh orang.

Syarat Menariknya, China yang dalam 30 tahun terakhir melejit di dunia dengan ekonomi yang begitu eksplosif, juga menggarap hukum danperadilannya untuk menopang gerak maju itu.

Tetapi ditengah panggung dunia, entah ini hebat atau tidak, China tidak mau menari dengan tarian demokrasi Barat. China terus bertahan, asyik dengan pilihan politik khasnya,yang kalau tak dicemoh, pasti membingungkan Barat.China tidak punya pemilu di tingkat local dan nasional. Karena tidak ada pemilu, politik dan kehidupan sosial mereka, tak terusik dengan perbincangan cuti dan tidak cuti. Tidak. Mereka tidak berurusan dengan soal itu. Apakah karena tradisi atau hal lainnya yang tidak memungkinkan demokrasi politik tumbuh disana? Entahlah.

Tapi itulah kenyataannya.Soal cuti memang menarik. Kepala daerah – gubernur, bupati danwalikota – yang mencalonkan diri untuk jabatan yang sama periode kedua,oleh hukum pemilihan kepala daerah diwajibkan cuti. Cutinya terhitung sejak mereka resmi ditetapkan oleh KPU menjadi calon gubernur, bupati atau walikota.

Soalnya adalah mengapa mereka diharuskan cuti? Peradaban macam apa yang membenarkan pertarungan dua manusia beda status? Keadilan dari dunia mana yang dapat diambil, untuk dijadikan dasar fundamental demokrasi, membenarkan pertarungan antar dua manusia yang berbeda statusnya? Presiden yang mencalonkan diri dalam pilpres disatu sisi memiliki kewenangan menggerakan, menggunakan seluruh sumberdaya birokrasi. Di sisi lain penantang tidak memiliki kewenangan itu.

Bagaimana dan dengan cara apa menyamakan dua manusia dengan statusyang secara hukum, jelas berbeda ini?

Peradaban universal membenarkan, dalam batas yang masuk akal,
perlakuan berbeda sebagai cara mencapai atau mewujudkan keadilan.
Perlakuan berbeda untuk menggapai atau mewujudkan keadilan bisa
dibenarkan sejauh tersedia syarat.

Syaratnya harus jelas, dapat diverifikasi.Syarat yang jelas dan terverifikasi itu adalah adanya keadaan nyata, bawaan atau artifisial, yang melekat atau mengitari diri seseorang. Keadaan-keadaan ini, harus secara menjadi penghambat yang bersangkutan menunaikan ataumenggapai hak-haknya. Keadaan seperti inilah yang dijadikan dasar dalamperadaban-peradaban hukum membenarkan perlakuan berbeda.Mengistimewakan Presiden Sepanjang tidak ada keaadaan itu, maka sepanjang itu pula perlakuan berbeda tidak memiliki pijakan filosofis.

Nalar inilah yang digunakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Nalar ini hebat. Kepala-kepala daerahdicegah untuk tak menggunakan kewenangan menguntungkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah.

Menariknya hukum pemilu presiden dan anggota legislative yang
mengalir, terutama dari UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,pemilu yang menyatukan pemilihan fungsionaris dua cabang kekuasaan yang berbeda, eksekutif dan legislatif ini, tak menggunakan filsafat itu. UU ini mengharus capres petahana cuti “hanya” pada saat kampanye.Itulah yang diatur dalam pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal ini tegas mewajibkan Presiden cuti, sekali lagi, “hanya” pada saat caprespetahana menjalani kampanye. Diluar kampanye, capres petahana tidakwajib hukumnya untuk cuti. Titik. Tidak ada hukum lain diluar itu. Praktis,Presiden cuti terbatas.

Presiden, dengan demikian, bisa saja, dan sah bila cuti hanya dalam
hitungan sehari, bahkan beberapa jam. Mengapa? Begitu selesai kampanye,selesai sudah daya jangkau, keberlakuan dan daya ikat hukum cuti untukdirinya. Karena telah selesai daya jangkau, keberlakuan dan daya ikat hukum cuti untuk dirinya, maka pada saat itu juga statusnya sebagai capres beralih,berubah menjadi Presiden dejure dan defacto.

Apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensinya jelas, Presiden saat itu
juga dapat menggunakan seluruh kewenangan melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, yang menurut pertimbangannya, bila ada, harus diambil.

Presiden dapat, pada saat itu juga, misalnya memberi perintah kepada
aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam rangkamenyelenggarakan urusan pemerintahan.

Tidak itu saja Presiden juga, bila dipandang perlu, dapat memberi
instruksi aparatur pemerintahan, melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan dalam rangka menyolidkan iklim keamanan pemilu. Atas nama usaha mengkondusifkan suasana pemilu, Presiden dapat, bila mau, dalam instruksi itu memerintahkan aparatur-aparatur pemerintah disemua tingkatan mendatangi setiap rumah warga mengajak mereka menjaga keamanan.

Presiden juga dapat, karena kewenangan yang melekat padanya, memerintah menteri keuangan untuk merealisasikan kenaikan gaji, beberapa persen saja, pegawai negeri. Termasuk misalnya mempercepat pembayaran tunjangan hari lebaran atau apapun namanya sebelum hari pencoblosan surat suara. Bila dipandang perlu Presiden juga dapat memberi instruksi kepada, misalnya kepada Menteri Sosial mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.Hukum pemilu, jelas sangat mengistimewakan Presiden.

Kesitimewaan ini jelas tidak diberikan, apalagi dimiliki penantang. Itulah masalahnya.Menariknya siapapun yang menggunakan pandangan positifistik akan menerima semua keistimewaan presiden itu sebagai keadilan khas hukum pemilu Indonesia. Argumen ini dapat ditunjang, digenapkan dengan argumen lain, khas positifistik.

Argumen positifistik lain itu, misalnya presiden tidak bisa cuti layaknya
kepala daerah, karena beliau adalah satu-satunya figur pemegang kekuasaanpemerintah di Indonesia. Sebagai satu-satunya figure pemegang kekuasaan pemerintahan, jabatan ini tidak bisa dibiarkan kosong, walau hanya untuk satu menit.

Begitulah cara pandang positifistik terhadap keadilan.Tetapi bila perspektif positifistik itu digeser ke perspektif alamiah,keadilan yang bersumber dari prinsip kesetaraan, prinsip yang dianut dalamUUD 1945, maka keadilan khas hukum pemilu saat ini dapat disebut ketidakadilan yang diadil-adilkan. Keadilan jenis itu, untuk alasan apapun, tak memenuhi syarat filosofis.

Sayang sekali bangsa ini gagal berkreasi, menemukan elan keadilan
khas UUD 1945. Jalan lain, yang tersambung dengan kesetaraan, sebagai prinsip yang dinyatakan dalam UUD 1945, sayangnya tak dibangun. Padahal bila mau, tersedia jalan itu. Jalan itu dapat berbentuk misalnya, selama kampanye, kekuasaan pemerintahan, untuk sementara, dipegang dan diselenggarakan oleh Wakil Presiden. Toh Wakil Presiden, dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak dapat bekerja berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, melainkan harus bekerja berdasarkan kebijaksanaan presiden.

Bila cara ini tidak dapat dilakukan, karena dipandang mengandung
bahaya, maka masih tersedia cara lain yang masuk akal. Cara lain itu,
misalnya presiden tidak perlu cuti, tetapi sebagian kewenangannya dibagi dengan DPR.

Cara membaginya adalah dengan, misalnya untuk kebijakan tertentu, yang dinilai dengan penilaian yang wajar akan menguntungkan dirinya pilpres, mempersempit ruang gerak penantang, tentu untuk mengalahkannya, harus disebar, dalam makna dibagi dengan DPR.

Bentuknya bisa berupa minta pertimbangan atau persetujuan DPR.
Sayangnya, sekali lagi, bangsa ini gagal melakukan kreasi
konstitusional secara gemilang, sehingga presiden, tak disadari,
diistimewakan dalam pertarungan pilpres, dengan argumen yang tidak
sepenuhnya kompeten. Memang di negara lain, ambil misalnya Amerika,Presiden mereka tak cuti ketika mencalonkan diri untuk periode kedua pada jabatan yang sama Indonesia bukan Amerika. Indonesia punya UUD 1945.

Indonesia punya Pancasila. UUD 1945 menyediakan prinsip kesetaraan sebagai fundas ikeadilan. Pancasila bicara kemanusiaan dan keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kemanusiaan. Tidak ada kemanusiaan tanpa keadilan.

Nasi sudah menjadi bubur, ketidak setaraan telah dilembagakan dan
ketidakadilan telah berubah menjadi keadilan.

Pilihan terbaik bagi penantang,tentu Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam menghadapi situasi yang dilahirkan oleh hukum jenis ini adalah, seperti pepatah China kuno yang dikutip BenChu ”chi ku nai lao – telan kepahitan, teruslah bekerja.” Bekerja,berikhtiarlah secara sungguh-sungguh, penuh harapan, tulus dan jujur,sembari berserah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wata, ala. Halmustahil hanya dikenal dalam alam akal, tidak dalam alam kekuasaan Allah
Yang Maha Kuasa. ***

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...