By Asyari Usman Ketika berpidato di lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020), Pangdam Jakarta Raya Mayjen Dudung Abdurachman menekankan berulangkali bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum akan ditegakkan terhadap siapa pun juga. Pangdam mengatakan itu merujuk pada penurunan (pencopotan) baliho Habib Rizieq Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. Jenderal...
Tampaknya kelompok buzzer dan influencer extrim antipati Islam berbalut anti HRS dan FPI nya mesti menelan pil pahit akibat blunder salah olah salah langkah juga salah tingkah, meskipun mereka ada dikelompok penguasa kekuasaan tapi seperti ungkapan "kebencian kadang mengundang kebodohan" sangat terasa terbukti dalam konteks 'Habib Rizieq and his...
Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Habib Rizieq Shihab (HRS) didaulat menjadi tokoh fenomenal. Sejumlah pihak melihatnya demikian. Tidak hanya Islam kanan, Islam tengah mulai tertarik. Begitu juga sejumlah tokoh non muslim. Meski pro dan kontra tetap saja sangat kental. Setiap tokoh fenomenal selalu menuai pro kontra. Itu hukum sosial. Sebagai...
By Asyari Usman Banyak sekali contoh orang-orang yang bersikap angkuh, sombong, sok kuat, ketika mereka sedang berkuasa. Tetapi, begitu pensiun barulah tersentak bahwa kekuasaan yang diangkuhkan itu akhirnya hilang. Fisik pun melemah dan makin lemah. Anak-buah yang selama ini selalu “siap-gerak!”, tidak ada lagi. Kemarin masih Panglima TNI, Pangkostrad, Pangdam, Danjen,...
Oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center) Pencopotan baliho Imam Besar HRS oleh personel TNI atas dasar perintah Pangdam Jaya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Tegasnya, mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Kebebasan berekspresi dapat dilakukan dengan...
By Asyari Usman Pangdam Jakarta Raya Mayjen Dudung Abdurrachman mengultimatum FPI, dan tentunya juga Habib Rizieq Syihab (HRS). Agak ngilu tulang mendengar ucapan yang bernuansa keangkuhan dari lisan Pak Dudung. Beliau lebih-kurang mengatakan agar FPI jangan coba-coba mengganggu persatuan DKI. “Saya panglimanya. Saya akan hajar nanti,” kata Pak Dudung yang berdiri...
KALAU memang FPI dianggap sebagai ormas yang meresahkan, pemecah belah, perusak persatuan dan kesatuan, harusnya pemerintah bersikap tegas. Buat tuntutan pembubaran FPI, sertakan bukti-bukti yang cukup, tunjuk jaksa penuntut yang handal, lalu ajukan ke pengadilan. Kalau tidak punya bukti ya jangan menuduh sembarangan. Begitu seharusnya negara hukum bekerja. Semua harus taat...
TIDAK tega sebenarnya memberi judul tulisan ini, akan tetapi fakta dan rasa keprihatinan terpaksa untuk menuliskannya. Ironi memang peristiwa di negeri ini. Semakin karut marut saja. Mendagri "ancam" memecat kepala daerah. Gubernur dipanggil Polda urusan kerumunan. Kini Tentara mencopot baliho dengan kawalan tempur. Soal pencopotan baliho yang melanggar pemasangan diatur oleh...
Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Masa pandemi memberi ruang pemerintah, juga DPR untuk membuat UU kontroversial. Perppu Corona (No 1/2020) yang diperkuat dengan UU No 2/2020 telah memberi kebebasan untuk menggunakan anggaran 905 T tanpa bisa dituntut secara pidana, perdata dan TUN. Selain UU Corona, lahir pula UU Minerba. Lagi-lagi,...
Catatan Naniek S Deyang: Saya orang bodoh dalam urusan  Hukum Tata Negara, cuman tiba-tiba logika saya mentok, saat baca berita Mendagri bisa mecat Kepala Daerah. Kalau Kepala Daerah bisa dipecat Mendagri, yo wis gak usah ada Pilkada! Lha ngapain ada pesta demokrasi dengan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui ajang...