Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memicu kontroversi usai menyebut Kementerian Agama (Kemenag) adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU). Para pakar menilai pernyataan Yaqut cacat sejarah. Sejarawan Islam Universitas Indonesia Tiar Anwar Bachtiar menilai pernyataan Yaqut tak sesuai fakta sejarah. Dia menjelaskan Kemenag didirikan karena kebutuhan Indonesia mengurus keagamaan. Tiar mengatakan...
Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih bungkam terkait pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Ia juga belum menggubris sejumlah temuan dan rekomendasi lembaga negara Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait nasib Novel Baswedan Cs itu. Alih-alih bersikap layaknya pemimpin eksekutif, Jokowi...
Jakarta, 14 September 2021 - Indonesian Resources Studies (IRESS) dengan ini meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penyebar berita bohong tentang telah ditetapkannya hasil revisi Permen ESDM No.49/2018 seperti dimuat sejumlah media pada 13 September 2021. Padahal sesuai Perpres No.68/2021, draft revisi Permen ESDM tersebut masih dalam tahap...
I. Dalil Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur Judex Factie dalam pertimbangannya berkeyakinan bahwa Terdakwa (in casu Habib Rizieq Syihab) telah menyiarkan pemberitahuan bohong, sebab telah menyampaikan pernyataan / pemberitahuan melalui video tersebut dengan mengatakan “kita sudah rasa segar sekali, alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan tetap...
Bagian 1: Pembahasan Interpretasi Interpretasi demikian penting untuk dilakukan dan pastinya berhubungan dengan kasus hukum terlebih lagi peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam kepentingan eksaminasi yang dilakukan oleh HRS Center terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim (perkara RS UMMI). Pengadilan telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun...
OLeh : Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center & Ahli Hukum Pidana) Surat Penetapan Perintah Penahanan (SPPP-PT) terhadap Imam Besar-HRS berdasarkan kajian ilimiah yuridis-teoretis mengandung adanya rekayasa perpanjangan penahanan dan itu bertentangan dengan KUHAP. SPPP-PT bukan hanya "cacat prosedur", namun juga "cacat wewenang". Demikian itu menjadikannya "batal demi...
Oleh: Ahmad Khozinudin (Advokat Muslim) Baru saja penulis mendapat kabar, Syahganda Nainggolan batal bebas karena ada 'intervensi'. Masa tahanan 10 bulan yang habis, yang demi hukum harus keluar tahanan Bareskrim Polri diganjal oleh 'Surat Sakti' dari Mahkamah Agung. Kenapa sakti? Ya, karena dengan surat yang menetapkan penahanan Syahganda Nainggolan, pembebasannya batal....
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Dir. HRS Center & Ahli Hukum Pidana) Putusan Pengadilan seyogyanya mencantumkan perintah dalam hal terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pencantuman demikian penting untuk menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan terhadap diri terdakwa yang belum mendapatkan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ketiadaan pencantuman tersebut...
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Dir. HRS Center & Ahli Hukum Pidana) Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang, maka harus terpenuhinya beberapa unsur, salah satunya adalah adanya hubungan batin antara si pembuat (mens rea) dengan perbuatannya (actus reus) yang berupa kesengajaan (dolus/culpa). Mengenai hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, keinginan/kehendak...
Keraguan publik mengenai sumbangan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp2 triliun yang dijanjikan oleh keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio muncul ketika sang anak bungsu, Heriyanty dijemput polisi pada Senin (2/8) kemarin. Bukan tanpa sebab, setelah satu pekan janji pemberian bantuan itu diserahterimakan secara simbolis kepada Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol...