Bupati Cianjur Ternyata Sudah Diintai KPK Sejak 30 Agustus 2018

476

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Mochtar, sebagai tersangka setelah tertangkap dalam OTT KPK, Rabu (12/11/2018).

Irvan tidak sendiri. Ia mendapat ‘hadiah’ rompi oranye dari KPK bersama kakak ipar dan kedua anak buahnya.

Demikian disampaikan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konfersi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang sebagai tersangka,” kata Basaria Panjaitan.

Anak Bupati Cianjur dua periode sebelumnya itu tak sendirian. Ia ditemani kakak iparnya dan dua anak buahnya.

Yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin serta Tubagus Cepy Sethiady.

“Empat tersanka yakni IRM, Bupati Cianjur. CS Kepala Dinas, ROS kabid SMP dan TCS, kakak ipar bupati,” ungkap Basaria.

Basaria menyatakan, penangkapan terhadap Bupati Cianjur itu dilakukan berawal dari adanya laporan dari masyarakat.

Setelah menemukan petunjuk dan bukti awal, baru dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada subuh tadi.

“KPK sudah mengintai sejak 30 Agustus 2018 lalu,” bebernya.

Dalam operasi senyap tersebut, pihaknya mengamankan total tujuh orang. Yakni Bupati Cianjur dan kakak ipar bupati, Tubagus Cepy Sethiady.

Juga Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin, Ketua MKKS Cianjur berinisial R dan anggota MKKS berinisial E dan D seorang sopir.

Selain tujuh orang tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang dimasukkan ke dalam kardus coklat.

“Total Rp 1.556.700.000, uang rupiah, dalam pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu dan Rp20 ribu,” terang Basaria.

Keempatnya disangkakan dengan Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...