Bentrok Luhut dan Airlangga, ujungnya dari Jokowi minta terapkan ini

415
Luhut dan Airlangga

Presiden Jokowi memang memutuskan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia khususnya pulau Jawa hingga Bali. Dua menteri bentrok yang ditugaskan Jokowi yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto mengurus berjalannya PPKM.

Dalam tugas yang diberikan Jokowi, Luhut mendapat tugas untuk mengurus PPKM Makro sedangkan Airlangga PPKM Mikro. Kedua menteri ini bertanggung jawab menjaga peraturan dan kestabilan baik sektor kesehatan ketertiban masyarakat hingga roda perekonomian.

Dalam peraturan yang tertuang keduanya, ternyata bentrok di lapangan, kebijakan yang dibuat Luhut dan Airlangga berbeda sehingga terkesan tidak ada kebijakan yang pasti atas kelonggaran dari tiap peraturan yang dibuat kedua menteri tersebut.

Padahal, dua kebijakan itu sama-sama merujuk kriteria Badan Kesehatan Dunia (WHO). PPKM Darurat berlaku bagi 48 daerah level 4 dan 74 daerah level 4, sedangkan PPKM Mikro berlaku di 43 daerah level 4.

Berikut penjabaran perbedaan diantara kedua Menteri Luhut dan Airlangga mengutip CNN yang bentrok menerima tugas PPKM dari Jokowi.

Menko Kemaritiman dan Investasi. Luhut Pandjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi. Luhut Pandjaitan. Foto Instagram @luhut.pandjaitan

Kebijakan PPKM Luhut Binsar Panjaitan bentrok untuk Airlangga

Dalam kebiakan PPKM Makro yang dibuat oleh Luhut, diterapkan pemberlakukan work from home 100 persen, artinya masyarakat dilarang melakukan aktifitas pekerjaan dari kantor dan harus dilakukan di rumah melalui jejaring yang tersedia.

Kelonggaran yang diberikan hanya pada sektor keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi, komunikasi, perhotelan non penanganan karantina covid-19 serta eksport diperbolehkan WFH 50 persen.

Adapun sektor kritikal meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, serta objek vital nasional.

Kebijakan PPKM Airlangga

Pada aspek PPKM Mikro, kebijakan Airlangga terbilang lebih longgar dengan peraturan WFH tidak mencapai 100 persen hanya diterapkan 75 persen dari total karyawan.

Sedangkan di sektor yang hanya mendapatkan WFH 50 persen, pada kebijakan yang dibuat Airlangga boleh dilakukan sebesar 100 persen. Diantaranya ogistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik, objek vital nasional, dan kebutuhan pokok.

Kebijakan lain yang berbeda bikin Luhut bentrok dengan Airlangga diantaranya pusat perbelanjaan dimana kebijakan Luhut meminta agar mal di tutup sepenuhnya untuk menghindari terjadinya kerumunan pengunjung.

Sedangkan kebijakan dari Airlangga justru memperbolehkan pusat perbelanjaan buka dengan jam operasional hingga sore hari.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Setkab.go.id
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Setkab.go.id

Transportasi Umum

Sejumlah syarat diberlakukan dalam urusan transportasi selama PPKM Darurat. Transportasi umum lokal bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen dan pengetatan protokol kesehatan.

Untuk perjalanan jarak jauh, pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksinasi. Warga wajib setidaknya menerima satu dosis vaksin sebelum melakukan perjalanan jarak jauh.

Penumpang pesawat juga wajib negatif Covid-19 yang ditunjukkan lewat hasil tes PCR. Pengambilan spesimen maksimal 2 hari sebelum keberangkatan.

Adapun penumpang moda transportasi lain hanya perlu menunjukkan negatif Covid-19 lewat tes antigen. Pengambilan spesimen dilakukan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan.

Sementara itu, aturan soal transportasi pada PPKM Mikro tidak spesifik. Bahkan, tak ada syarat rinci bagi pelaku perjalanan di daerah level 4.

Transportasi umum, baik taksi konvensional, taksi daring, ojek pangkalan, ojek daring, dan

kendaraan sewa/rental dapat beroperasi. Aturan PPKM Mikro hanya menyebut transportasi umum beroperasi dengan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kawal PPKM Darurat TNI terjunkan tank panser. Foto: Suara
Kawal PPKM Darurat TNI terjunkan tank panser. Foto: Suara

Zonasi Merah, Oranye, Kuning Hijau

Aturan dalam PPKM Darurat tak dibedakan berdasarkan zonasi. Seluruh pembatasan berlaku pada daerah berstatus level 4 dan level 3 berdasarkan kriteria Badan Kesehatan Dunia (WHO).

PPKM Darurat berlaku di 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Sebanyak 48 daerah berstatus level 4, sedangkan 74 daerah berstatus level 3.

Sementara itu, aturan PPKM Mikro dibagi dalam dua kategorisasi. Aturan PPKM Mikro berlaku pada 43 daerah dengan status level 4 berdasarkan kriteria WHO.

Di saat yang sama, PPKM Mikro membedakan pembatasan sesuai zonasi. PPKM Mikro membagi daerah dalam 4 zona, yaitu merah, oranye, kuning, dan hijau. Zona ditentukan berdasarkan jumlah orang positif Covid-19 dalam satu cakupan daerah.

Zona merah dan zona oranye PPKM Mikro menggelar pembatasan yang kurang lebih mirip dengan pembatasan di daerah level 4. Misalnya, WFH 75 persen dan pembatasan mal hingga pukul 17.00.

Adapun zona lainnya menerapkan aturan lebih longgar. Misalnya, WFH 50 persen dan sekolah tatap muka menyesuaikan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sumber Berita  / Artikel Asli : HOPS

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here