Begini Alur dan Modus Kasus Suap Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Kebuka Semua

317

JAKARTA – Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam (AYA) resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/8) malam.

Bersama Andra, KPK juga menetapkan tersangka kepada Staf PT INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia), Taswin Nur (TSW).

KPK juga telah meminta keterangan dari Executive General Manager Divisi Airport Maintamance Angkasa Pura II, Marzuki Battung dan Direktur PT. Angkasa Pura Propertindo (APP), Wisnu Raharjo.

Dari hasil pendalaman, perkara ini bermula saat PT INTI akan memperoleh pekerjaan Baggage Handling System (BHS).

Yakni pembangunan enam bandara di Indonesia yang akan dioperasikan oleh PT Angkasa Pura Propertindo. PT APP ini merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II.

Awalnya, PT APP berencana menggelar tender pengadaan proyek BHS namun oleh Andra diarahkan agar PT APP melakukan penjajakan agar proyek tersebut langsung ditunjukkan kepada PT INTI.

“Padahal dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dan pemilik paten,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat jumpa pers di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).

Tak hanya itu, Andra juga mengarahkan Marzuki untuk negosiasi antara PT APP dan PT INTI dalam meningkatkan DP dari 15 persen menjadi 20% untuk modal awal PT INTI.

“Atas arahan AYA (Andra), MZK (Marzuki) menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI. Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi,” sambung Basaria.

Selain itu, Andra juga mengarahkan Wisnu agar mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI agar DP segera cair sehigga PT INTI dapat menggunakannya sebagai modal awal untuk menggarap proyek BHS tersebut.

“Andra diduga menerima uang 96.700 dolar Singapura sebagai imbalan atas tindakannya ‘mengawal’ agar proyek BHS dikerjakan oleh PT INTI,” demikian Basaria.

Sebagai penerima suap, Andra dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pemberi suap, Taswin dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan dan mengamankan lima orang dari kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Selain mengamankan sejumlah orang, lembaga antirasuah itu juga mengamankan uang dalam pecahan dola singapura yang jika dirupiahkan mencapai Rp1 miliar.

OTT itu sendiri digelar Rabu (31/7) malam di sejumlah lokasi di Jakarta. Salah satunya adalah di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...