Bebas, Istana Pastikan Tak Sanksi Yasonna Laoly

320
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

 JAKARTA – Istana Kepresidenan memastikan tidak akan memberikan sanksi kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Hal itu terkait kehadiran Yasonna dalam konferensi pers mengumumkan tim hukum DPP PDIP terkait kasus suap Wahyu Setiawan yang menyeret sejumlah politisi PDIP.

Demikian disampaikan staf khusus Presiden Jokowi bidang hukum, Dini Purwono, di komplek Istana, Senin (20/1/2020).

“Setahu saya tidak ada,” kata Dini.

Dini menjelaskan, kehadrian Yasonna dalam konpres itu bukan sebagai Menkumham tapi sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

Bahkan, hal itu juga sudah diketahui sendiri oleh Presiden Jokowi, bahwa Yasona adalah salah satu kader PDIP.

“Presiden kemarin menyatakan bahwa Pak Yasonna dalam hal ini bertindak dalam kapasitas dia sebagai pengurus PDIP,” pungkasnya.

Pengamat politik dari Political and Public Policy Jerry Massie menyesalkan kehadiran Yasonna Laolly yang mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konpres dimaksud.

Semestinya, Yasonna tidak terlalu jauh melangkah kendati ia adalah kader PDIP. Pasalnya, Yasonna juga mendapat mandat sebagai Menkumham.

Sebaiknya, Yasonna fokus pada tugasnya sebagai Menkumham saja.

“Harusnya Yasonna lebih fokus ke tupoksinya sebagai Menkumham,” kata Jerry, di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Jerry menilai, keterlibatan Yasonna dalam pembelaan DPP PDIP membentuk tim hukum itu kurang elegan secara etika politik.

Kendatipun ia adalah Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, namun masih ada orang lain yang bisa menggantikannya.

BACA: Adian Napitupulu Minta Harun Masiku Dilindungi LPSK, KPK: Dilindungi sebagai Apa?

“Di PDIP banyak kan para advokat, lawyer, kan bisa memberikan mereka kesempatan,” terangnya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa mengemban jabatan ganda memang tidak mudah.

Satu sisi sebagai Menkumham sekaligus Ketua Bidang Hukum PDIP.

Karena itu, ia menyarankan Yasonna fokus pada tanggungjawab dan amanat sebagai Menkumham.

Pasalnya, banyak kasus dan permasalahn hukum yang membutuhkan penanganan serius.

“Saran saya, Pak Yasonna lebih fokus ke masalah hukum seperti kasus seorang pelajar yang membela pacarnya dari begal justru terancam hukuman seumur hidup, dan memperbaiki lapas-lapas yang bermasalah,” tuturnya.

Kendati demikian, Jerry mengakui tidak ada Undang-Undang yang melarang Menkumham hadir di partai yang menanginginya.

“Pertanyaan saya, kenapa mereka ngotot membentuk tim untuk membela partai habis-habisan?” tanya dia.

(ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...