Bayang-Bayang ‘Dwifungsi ABRI’ di Balik Wacana Perwira TNI Isi Pos Sipil

256
Bayang-Bayang ‘Dwifungsi ABRI’ di Balik Wacana Perwira TNI Isi Pos Sipil

Jakarta – Ruang jabatan untuk perwira TNI memang kerap dianggap sebagai persoalan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyoroti bahwa perwira-perwira menengah dan tinggi TNI kini banyak yang menganggur atau dalam kondisi non-job. Saat ini, menurut Hadi, ada surplus sekitar 150 perwira tinggi dan 500 kolonel. Jika terserap ke kementerian atau lembaga, harapannya ada 150 hingga 200 pati yang tak lagi non-job.Untuk mengatasi hal tersebut, rencana restrukturisasi TNI dianggap sebagai hal yang mendesak.

“Tentunya [penempatan di kementerian] akan berdampak pada pangkat di bawahnya, sehingga pangkat kolonel bisa ditempatkan di sana,” kata Hadi di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

Pun begitu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang juga salah seorang perumus konsep reformasi TNI pada dua dekade silam, Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, memiliki pandangan berbeda. Menurut Agus, Panglima TNI semestinya tidak mengatasi masalah penumpukan jenderal dengan mengabaikan kepentingan para birokrat yang memiliki jenjang karier sendiri. Lagi pula, kata dia, jabatan untuk personel TNI harus diseleksi agar sejalan dengan fungsi utama tentara dalam menjaga ancaman dari luar negeri. Agus juga mengkritik otoritas sipil yang kurang percaya diri sehingga berusaha mengundang kembali tentara ke dalam sejumlah kegiatan non-pertahanan.

Sebenarnya, wacana yang dikemukakan Panglima itu muncul menyusul restrukturisasi yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap perwira TNI. Wacana tersebut baru bisa terlaksana jika ada revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama menyangkut pasal 47. Revisi terhadap pasal itu akan memungkinkan perwira TNI bisa berkiprah di instansi sipil.

Selama ini, UU TNI memang membatasi tentara aktif hanya bisa menduduki jabatan dengan keterkaitan fungsi pertahanan misalnya Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, dan Mahkamah Agung. Pembatasan perwira aktif di lembaga sipil ini sebetulnya bertujuan menjaga profesionalisme tentara.

Memberikan ruang-ruang jabatan baru untuk perwira TNI yang menganggur di satu sisi adalah hal penting, sepanjang tak dilarang undang-undang dan senafas dengan arus demokrasi. Akan tetapi, di sisi lain, memberikan porsi lebih kepada TNI untuk jabatan sipil di Kementerian dan Lembaga berpotensi menimbulkan riak dari masyarakat sipil. Terlebih, wacana tersebut muncul berbarengan dengan gelaran Pilpres 2019: tudingan bahwa sang petahana hendak ‘mempolitisasi’ tentara pun tak terhindarkan.

Jika diperhatikan, belakangan ini Jokowi tampaknya memang tengah melakukan upaya untuk mendekatkan dirinya dengan kalangan prajurit tanah air. Jelang Pilpres 2019, ada beragam kebijakan yang memberikan keuntungan khusus bagi kalangan militer Indonesia. Jokowi misalnya sudah menaikkan penghasilan bagi serdadu tanah air. Beberapa waktu lalu, gaji TNI beserta PNS dan Polri sudah dipastikan naik dalam APBN 2019. Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu juga menjanjikan kenaikan tunjangan kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tahun 2019.

Di tengah kondisi itu, petinggi TNI harus mewaspadai adanya motif politik pragmatis dari politisi sipil di balik restrukturisasi TNI. Sebab, kegenitan para politisi sipil untuk menarik-narik tentara ke gelanggang kekuasaan sipil memang tak pernah reda. Alih-alih menjaga netralitas dan profesionalitas tentara, yang terjadi justru sebaliknya: pimpinan sipil, termasuk Jokowi, malah secara sadar menarik kembali mereka ke tengah-tengah politik kekuasaan. Upaya ini terjadi di tengah seringnya Jokowi bicara soal netralitas aparat.

Jokowi Mau Hidupkan Lagi Dwifungsi ABRI?

Penggunaan aparat militer untuk urusan non-pertahanan sebenarnya bukan barang baru. Memang, praktik ini sebenarnya tabu untuk negara yang tengah membangun demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi, berbagai kemewahan seperti jejaring dan mobilitas TNI yang mumpuni membuat para serdadu kerap diberi ruang di luar pertahanan.

Sebelum memberikan ruang jabatan kepada TNI di Kementerian/Lembaga, pemerintahan Jokowi sebenarnya telah terlebih dahulu memberikan jalan kepada para serdadu untuk ikut serta dalam urusan non-pertahanan. Berbagai nota kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga menjadi gambaran bagaimana TNI mulai sedikit beraktivitas di luar pertahanan.

Pelibatan tentara untuk ‘mencetak sawah dilakukan dengan dasar perjanjian kerja sama antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo pada Januari 2015. Sementara pelibatan tentara menertibkan demo/mogok adalah berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dan TNI pada awal tahun 2018.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta tentara terlibat mensosialisasikan program dan prestasi kerja pemerintah. Permintaan ini disampaikan saat pidato di hadapan perwira Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.

Ia juga meminta para babinsa—struktur terendah di tentara—membantunya menangkal hoaks PKI. Para babinsa diminta menjelaskan ke masyarakat kalau dia sama sekali tak punya kaitan dengan partai yang telah dilarang sejak 1966 itu. Yang terbaru, rencana pelibatan 5.000 babinsa sebagai fasilitator BNPB tahap pascabencana.

Kini, dengan rencana pemberian jatah kepada anggota TNI di Kementerian dan Lembaga, peran-peran non-pertahanan militer tampak menjadi semakin nyata. Memang, ada alasan tentang memberi jabatan kepada perwira menganggur. Akan tetapi, boleh jadi di balik itu, keuntungan politik yang bisa diambil jika hal ini benar-benar terjadi. Satu hal yang pasti, Jokowi tampak semakin bisa memperkuat pengaruhnya di militer melalui rencana jabatan tersebut.

Tentu saja, penempatan personel TNI di lembaga sipil merupakan ide kuno yang berlawanan dengan semangat demokrasi dan supremasi sipil di alam reformasi saat ini. Ketika militer menjalankan fungsi kekaryaannya dengan menempati pos-pos di lembaga sipil, eksesnya sungguh buruk: tentara akhirnya terlibat pula dalam urusan sosial-politik, bahkan bisnis. Dan, itu artinya sama saja mengembalikan TNI ke pusaran Dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru.

TNI semestinya tetap konsisten berada di ‘jalan tentara profesional’ seperti yang sudah ditunjukkan selama ini. Dan memang harus diakui, di banding institusi-institusi negara lainnya, TNI paling banyak mereformasi diri sejak kejatuhan Orde Baru. Padahal di masa sebelumnya, peran TNI amat dominan: di samping alat pertahanan, TNI juga akif di ranah politik dan ekonomi (dwifunsgi ABRI).

Seiring hadirnya reformasi pada Mei 1998, mereka bertransformasi selaras dengan lahirnya zaman baru: Supremasi Sipil. Kondisi ini kemudian mengharuskan ABRI mematut diri: mencipta tentara profesional, mengubah nama ABRI menjadi TNI, menghapus dwifungsi, serta melarang tentara yang masih aktif untuk berpolitik praktis.

Buah dari transformasi TN itu, tahun lalu Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei yang menempatkan institusi TNI di posisi pertama dari sekian banyak institusi negara yang paling dipercaya. TNI mendapat 91 persen kepercayaan publik, ini lebih tinggi dari KPK yang mendapat 85 persen. Hal yang sama, hasil riset lembaga Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyatakan kepercayaan publik pada militer meningkat.

Sebab itu, terlalu mahal jika TNI harus berjalan mundur akibat ambisi dan kepentingan politik penguasa.[] NUSANEWS

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.