Batalkan Penyeragaman Golongan Pelanggan Listrik

631
(dari kiri ke kanan) Direktur Human Resources PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Muhammad Ali, Direktur Regional Bisnis wilayah Pusat Jawa, Nasri Sebayang, Direktur Utama, Sofyan Basir, Direktur Keuangan, Sarwono Sudarto, Direktur Perecanaaan Perusahaan, Nicke Widyawati berbincang seusai penawarann umum berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun maksimal sebesar Rp 10 triliun di Jakarta, Selasa (6/6). Target dana tersebut terdiri dari Rp 8 triliun untuk Obligasi dan Rp 2 triliun untuk Sukuk Ijarah. PLN akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk, setelah dikurangi biaya biaya emisi untuk memenuhi kebutuhan investasi PLN dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia.Hingga akhir tahun 2016, jumlah pelanggan PLN sebanyak 64,3 juta pelanggan, meningkat 5% dibandingkan 2015 yang sebanyak 61,2 juta pelanggan. Pendapatan PLN pada 2016 mencapai Rp 222,8 triliun, tumbuh 2,5% dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 217,3 triliun. AKTUAL/Eko S Hilman

Jakarta – Pemerintah lewat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana bakal menghapus sebagian besar kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (RT) bagi penerima nonsubsidi. Nantinya, pelanggan nonsubsidi hanya akan terbagi pada dua kelas golongan, yakni 4.400 VA dan 13.200 VA. Berikut tanggapan sejumlah warga.

Angel Imanuella, Mahasiswi:

Kebijakan pemerintah melalui PLN yang mengharuskan pelanggannya menggunakan listrik 4400 KVA‎ sangat tidak relevan dengan kondisi perekonomian bangsa yang tidak stabil sekarang ini. Bukannya meningkatkan layanan terbaiknya bagi  pengguna listrik. PLN malah mengeluarkan kebijakan yang aneh. Tarif  listrik saat ini saja sudah memberatkan rakyat sekarang ditambah lagi masalah baru yang ingin pelanggannya harus memiliki listrik berdaya 4400 KVA. Saran saya kebijakan ini dikaji ulang menyeluruh, jangan rakyat terus yang jadi korban ditengah himpitan ekonomi jaman now.

Beby Hendry S, Karyawan:

Data Badan Pusat Statistik ‎(BPS) telah dirilis beberapa hari lalu yang isinya menyatakan terjadinya peningkatan jumlah warga miskin dan juga jumlah pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu saya menilai rencana PLN yang memaksa miliki daya listrik 4400 KVA, sangat tidak manusiawi. Karena saat ini daya beli rakyat yang juga kian menurun, tapi PLN malah mewacanakan rakyat harus menggunakan listrik 4400 KVA. Rencana kebijakan ini akan membuat rakyat kian tercekik. Rencana ini perlu dipikirkan ulang, dan sebaiknya dibatalkan saja. Saran saya PLN hendaknya mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat.

Edysa Girsang Tarigan, Aktivis

Daya beli rakyat terus menurun, kemiskinan dan pengangguran dimana-mana adalah masalah krusial dan menahun dalam kehidupan rakyat kebanyakan. Saat ini belum terlihat upaya pemerintah serius mengangkat tingkat kesejahteraan rakyat. Malah sejumlah kebijakan justru menyulitkan rakyat, seperti kenaikan harga,  tarif PLN, pajak dan lainnya.

Endah Lukitasari, karyawati

Kebijakan penyederhanaan golongan pelanggan listrik non – subsidi  dengan menghapus semua golongan 900, 2.200, 3.300, 13.000 diganti menjadi 4.400 VA. Kebijakan ini terasa sedikit memaksa pelanggan. Ini akan menjadi beban rakyat. Kapan pemerintah akan membuat kebijakan yang pro rakyat kecil? Saat ini saja daya beli masyarakat sudah turun, ekonomi melemah. Coba saja telusuri di setiap mall pasti terlihat beberapa kios yang tutup dengan tulisan disewakan/dijual. Ini realita meski pemerintah membantahnya. Lalu sekarang keluar kebijakan seperti ini belum cukupkah rakyat diperas?
Nyatanya yang menikmati subsidi adalah para pejabat dengan tunjangan yang berderet termasuk listrik saja dibayari rakyat (dari hasil bayar pajak). Harusnya rakyat yang mendapat fasilitas itu semua.

Usman, Pemain Sepakbola

Saat ini zaman sudah susah tapi rakyat tetap dijepit dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Sepertinya pajak yang semakin mahal dan kebijakan PLN yang akan menyederhanakan semua golongan KVA. Harusnya ketika pajak yang semakin mahal maka pemerintah memberikan kesejahteraan, bukan malah merugikan rakyat.

Makanya cara pemerintah jangan terlalu banyak utang. Kalau utang untuk mensejahtrakan rakyat sih saya pasti dukung. Ini utang ribuan trilyun rupiah untuk biaya Pilpres. Saran saya pemeritah jangan bebanin rakyat kalau dapat utang dari bank dunia.

, Hanter


*Repelita Online merupakan wadah untuk menyalurkan ide/gagasan/opini/aspirasi warga. Setiap opini/berita yang terbit di Repelita Online yang merupakan kiriman dari penulis merupakan tanggung jawab dari Penulis.
Join @Repelita Channel on Telegram

comments

Loading...
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here