Baru Sebulan Menjabat, Jaksa Agung Capai 15 Target Kerja, Buronan Kokos Jiang Ditangkap

131

CIANJUR – Kejaksaan Agung RI di bawah pimpinan ST Burhanuddin mencanangkan gebrakan 60 hari kerja. Dalam sebulan, sudah 15 capaian yang sudah dilakukan. Termasuk menangkap buron kasus tindak pidana korupsi.

Demikian disampaikan Jaksa Agung RI ST burhanuddin dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Tahun 2019, di Hotel Yasmin, Pacet, Cianjur,  Selasa (3/12/2019).

Capaian pertama adalah menangkap buronan terpidana tipikor atas nama Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim yang merupakan Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (TME). Kokos Jiang terbukti melakukan korupsi dalam perkara perjanjian kerja sama pengadaan batu bara di Muaraenim, Sumatera Selatan antara PT PLN Batubara dengan PT TME pada 2011 lalu.

“Penangkapan pada 15 November 2019, disertai penyetoran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp477. 359.539.000,” ujar Burhanuddin.

Pada 18 November, Bindang Perdata dan Tata Usaha Negara telah melakukan crash program peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum pengacara negara serta pelatihan teknis JPN dalam penanganan kontrak dan ligitasi di dalam negeri.

“Lalu, penerbitan pedoman tuntutan tipikor dan tindak pidana perpajakan pada 18 November,” kata Burhanuddin.

Penuntasan penyidikan dugaan tipikor dalam pemberian fasilitas pembiayaan PT Danareksa Sekuritas dengan kerugian negara Rp105.237.970.293. Dilanjutkan persidangan perkara tipikor pengadaan BBM 0ada PT PLN dengan kerugian negara Rp188.745.951.310.

“Pengisian dan pelantikan pejabat eselon 1 Kejagung dan pembubaran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) serta penguatan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan startegis pada 21 dan 22 November,” sambungnya.

Selanjutnya, penerbitan dan pelaksanaan SOP penanganan perkara tipidum (28 November, lelang barang rampasan kapal Ebony senilai Rp42.365.000.000 (29 November) dan sudah siap diserahkan ke las negara.

Lalu, penerapan kerja tentang menajemen karir pegawai serta pemutakhiran kamus kompetensi (3 Desember). Juga pembentukan satgas penanganan investasi dan usaha Kejaksaan RI yang akan dilakukam pada 5 Desember mendatang.

“Ini untuk mendukung tumbuh kembang investasi di Indonesia. Jadi Kejagung siap mengawal kebijakan pemerintah,” terangnya.

Sehari kemudian, penerbitan KEPJA tentang pendelegasian kewenangan mutasi lokal untuk jabatan tertentu di wilayah, penganugerahan predikat WBBM kepada 4 satuan kerja termasuk bidang Pidsus dan Badiklat serta predikat 51 satker termasuk bidang Datun Kejagung pada 10 Desember.

Kejagung juga akan melakukan lelang jabatan dan uji publik di tingkat Kejari dan Kejati yang jadi kali pertama diterapkan. Program ini akan dilakukan di DKI Jakarta sebagai pilot project.

“Syaratnya ya harus seorang jaksa. Kalau dia pantas, ya bisa jadi. Tapi nanti ada spesifikasi dan kualifikasinya,” kata Burhanudin.

“Kami juga akan melakukan perampingan birokrasi Kejagung dengan menghapus beberapa jabatan struktural. Kita mulai 23 Desember,” pungkasnya

(ruh/pojoksatu)

Comments

comments

Loading...