Anggaran ‘Aneh’ Pemprov DKI

870

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan. Sejumlah usulan anggaran yang dimasukkan ke ajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 yang dinilai janggal terbuka ke publik.

Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana membongkar APBD yang diajukan oleh Pemprov DKI untuk tahun anggaran 2020. Melalui akun Twitter, William membuat thread soal anggaran yang ganjal dalam pengajuan tersebut.

Dalam cuitannya, ia menyertakan tangkapan layar yang sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id. Dalam tangkapan layar itu, tercantum komponen lem aibon dengan koefisien 37500 orang untuk jangka 12 bulan serta harga Rp184 ribu. Namun, saat dicek, soal komponen lem aibon sudah menghilang dari situs tersebut.

“Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?” demikian cuitan William dikutip Rabu, 30 Oktober 2019.

“Kalau di level kegiatan itu tidak ketahuan dia beli apa. Nah, ketika dicek di level komponen, ternyata ada pembelian-pembelian yang janggal,” ujar William di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Pengeluaran kontroversial Anies Baswedan

Alokasi anggaran yang janggal tersebut tak hanya soal lem aibon dan harga pulpen yang fantastis. Masih ada beberapa anggaran yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang mengagetkan publik karena tak jelas peruntukkannya atau nilai anggaran yang diajukan terlalu fantastis. Berikut ini adalah sejumlah anggaran dari Pemprov DKI Jakarta yang menimbulkan kontroversi publik:

1. Pemerintah Provinsi DKI mengusulkan anggaran hingga Rp26,5 miliar yang diperuntukkan bagi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), atau tim khusus yang dibentuk untuk memberi rekomendasi kepada Gubernur. Berdasarkan dokumen rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2020, anggaran tersebut ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, ada juga target capaian anggaran berupa dirumuskannya sebanyak 48 dokumen rekomendasi setiap bulan. Jika dibagi antara total usulan anggaran dengan jumlah target capaian, setiap dokumen rekomendasi dihargai sekitar Rp500 juta.

2. Pemprov DKI mengusulkan anggaran hingga Rp5 miliar untuk influencer atau kalangan yang bisa mempromosikan hal tertentu di media sosial, di APBD 2020. Berdasarkan data pada dokumen Kebijakan Umum APBD – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS), besaran tepatnya adalah Rp5.008.691.930. Anggaran tersebut diajukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta untuk aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial dengan menggunakan 5 orang influencer.

3. Komponen lain yang janggal adalah anggaran pembelian lem aibon dengan koefisien 37.500 orang untuk jangka 12 bulan serta harga Rp184 ribu. Jika ditotal, maka pembelian lem aibon tersebut mencapai Rp82 miliar lebih. Anggaran tersebut diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI. Dinas Pendidikan DKI mengakui adanya pengajuan untuk penganggaran lem dengan merek ‘Aibon’ di usulan APBD DKI 2020. Namun, angka itu hanya ada dalam komponen sementara di sistem e-budgeting.

4. Pembelian pena untuk usulan pengadaan dilakukan untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Jakarta Timur. Usulan pengadaan total adalah Rp123,85 miliar atau seharga Rp105.000 per buahnya.

5. Anggaran untuk pembelian 10 unit storage server dengan total Rp12,95 miliar.

6. Pembelian empat storage unit untuk Jakarta Smart City dengan nilai Rp53 miliar.

7. Ada juga pembelian 7.313 unit komputer seharga masing-masing Rp15 juta untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri

Bantahan Gubernur DKI

Dinas Pendidikan DKI mengakui adanya pengajuan untuk penganggaran lem dengan merek ‘Aibon’ di usulan APBD DKI 2020. Namun, angka itu hanya ada dalam komponen sementara di sistem e-budgeting. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Syaefuloh Hidayat, ajuan yang menjadi isu karena diramaikan fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, masih akan melalui penyesuaian di perancangan final APBD.

“Bukan salah input, tapi komponen di e-budgeting itu adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen lainnya lagi,” ujar Syaefuloh di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Budaya Asiantoro menyatakan, anggaran promosi pariwisata yang menggunakan jasa influencer dengan bujet anggaran Rp5 miliar untuk 5 influencer sudah tidak dianggarkan kembali. Hal itu dilakukan karena saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar melakukan efisiensi anggaran.

“Itu sudah dicoret itu, sudah tidak ada lagi itu. Kan sekarang kita sedang lakukan efisiensi, enggak ada anggarannya itu,” kata Asiantoro kepada VIVAnews, Sabtu, 26 Oktober 2019.

Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa pihaknya sempat menganggarkan promosi pariwisata DKI Jakarta dengan menggunakan jasa influencer atau famtrip.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan kejanggalan anggaran yang terjadi karena sistem e-budgeting, yang telah dibuat oleh masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, yang sangat banyak kekurangannya. Anies bahkan mengatakan,  bahwa selama beberapa pekan terakhir, ia menyisir ajuan-ajuan janggal dalam usulan APBD DKI 2020. Namun, menurut Anies, ia tidak dengan sengaja membeberkan ke publik temuan-temuannya yang pada akhirnya bisa menimbulkan keriuhan di masyarakat.

“Saya kerjakan satu-satu kemarin (menyisir anggaran), tapi saya tidak berpanggung,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Anies menyampaikan, ia juga tidak dengan sengaja membeberkan ke publik nama-nama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituding bertanggung jawab atas ajuan anggaran. Menurut Anies, hal itu tidak produktif, juga tidak menyasar langsung masalah yaitu nyaris ditetapkannya ajuan anggaran yang salah di APBD.

“Saya tidak umumkan keluar karena saya mau koreksi, tidak bisa seperti ini terus. Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Gubernurnya kelihatan keren sih, marahin anak buah, tapi bukan itu (inti masalahnya),” ujar Anies.

Anies juga mengemukakan, menggunakan sistem e-budgeting yang saat ini masih diterapkan Pemprov DKI, ajuan anggaran, perlu terus diulas satu per satu. Hal itu juga merupakan kelemahan sistem yang pertama kali diterapkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 2015 itu.

“Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang harus kita koreksi adalah sistemnya. Sistem (e-budgeting) ini masih manual. Pengecekan dilakukan manual. Ada puluhan ribu item (ajuan anggaran yang harus dicek),” ujar mantan Mendikbud ini,.

Diketahui, penyisiran anggaran, merupakan hal yang beberapa kali juga dilakukan Ahok saat ia menjadi gubernur DKI pada 2014 hingga 2017 lalu. Penyisiran, merupakan hal yang menguak adanya ajuan-ajuan janggal pada APBD DKI beberapa tahun lalu, seperti penganggaran Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan nilai miliaran rupiah. viva

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...