Ancaman Sanksi Ribka Tjiptaning di Tangan Megawati

354

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu menangapi sikap kadernya Ribka Tjiptaning, yang tidak mau divaksinasi COVID-19 buatan produsen China.

Ia menegaskan, sesuai perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri partainya mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

“Yang jelas PDI Perjuangan tentu sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) bahwa kita sangat mendukung upaya pemerintah untuk vaksinasi,” kata Sri Rahayu kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Kendati demikian dirinya tidak mau terlalu jauh menangapi pernyataan Ribka Tjiptaning. Menurut Sri, terkait sanksi dari partai merupakan wewenang Megawati Soekarnoputri.

“Saya belum tahu secara utuhnya seperti apa. Kalau sanksi kan bukan urusan saya. Tanya Bu Ketum,” kata ia.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak vaksinasi Covid-19. Ribka mengatakan, ia akan lebih memilih membayar denda bagi seluruh keluarganya ketimbang dipaksa menerima disuntik vaksin.

Hal ini disampaikan Ribka saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir pada Selasa (12/1/2021).

“Saya tetap tidak mau divaksin. Saya udah 63 (tahun) nih, mau semua usia boleh tetap (tidak mau). Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek,” kata Ribka.

Aturan ihwal denda ini sebelumnya sempat dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah DKI menyatakan akan menerapkan denda Rp5 juta bagi warga yang menolak divaksin.

Sumber Berita / Artikel Asli : RRI

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...