Anak Buah Prabowo Punya Dokumen Pelanggaran Ma’ruf Amin, Sudah di Tangan MK

331
Waketum Gerindra Arief Poyuono. (Foto: Eva Safitri/detikcom) FOKUS BERITA:Romahurmuziy Ditangkap KPK

JAKARTA – Sembilan Hakim Mahkakamah Konstitusi (MK) disebut telah menerima dokumen dugaan pelanggaran KH Ma’ruf Amin dalam pencalonannya sebagai cawapres di Pilpres 2019.

Dokumen dimaksud, disebut menjelaskan posisi dan jabatan pendamping Joko Widodo itu dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Fransiskus Xaverius Arief Poyuono kepada JPNN, Senin (25/6/2019).

Arief Poyuono menyatakan, organisasinya memposisikan diri sebagai sahabat pengadilan (Amicus Curriae).

“Suratnya sudah diserahkan kemarin siang,” kata Arief.

Sebagai sahabat pengadilan, katanya, pihaknya ingin mengingatkan dan memberikan masukan berupa dalil-dalil hukum serta Undang-undang yang menyangkut BNI Syariah adalah anak perusahaan BUMN yang merupakan BUMN.

Dalam surat yang diserahkan ke hakim MK, lanjutnya, ada tambahan dokumen berupa Akta Notaris tentang hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) BNI Syariah Tahun 2018.

Dokumen itu, kata dia, menyebutkan KH Maruf Amin menduduki jabatan Dewan Pengawas di BNI Syariah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, dokumen itu menjelaskan bahwa posisi Ma’ruf Amin di BNI Syariah bukan diangkat oleh MUI.

Melainkan hasil RUPS BNI Syariah atas perintah Pejabat Bank BNI yang mendapatkan surat kuasa subtitusi dari Direksi Bank BNI.

Di mana Bank BNI sebagai badan hukum telah menerima juga surat kuasa subtitusi pemegang saham dari Kementerian BUMN.

Anak buah Prabowo Subianto itu menyatakan, penyerahan dokumen tersebut tidak lain untuk memperkuat bahwa cawapres KH Maruf Amin sudah melanggar UU Pemilu.

“Dengan tidak memenuhi syarat utama sebagai syarat mandatori yang harus dipenuhi oleh Pejabat BUMN (Dewan Pengawas) untuk mundur jika mencalonkan diri sebagai cawapres,” jelas Arief.

Dalam surat Amicus Curriae yang disampaikan kepada 9 hakim MK tersebut, pihaknya memiliki tuntutan yang sama dengan Tum Hukum Prabowo-Sandi.

Yakni meminta MK dalam putusannya mendiskulifikasi Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang berpasangan dengan Jokowi.

(jpnn/ruh/pojoksatu)

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here