Amnesty: Oknum TNI Terang-terangan Pertontonkan Kesewenangan di Depat Mata Publik Se-Indonesia

353

 JAKARTA – Penyerangan Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo, oleh oknum prajurit TNI AD Sabtu (29/8) dini hari kemarin disesalkan banyak pihak.

Semestinya, peristiwa yang sangat tak elok itu tidak sepatutnya terjadi.

Peristiwa itu juga jelas memperkuat citra buruk TNI-Polri di mata masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AAI) Usman Hamid kepada wartawan, Minggu (30/8/2020).

“Kekerasan yang dilakukan terhadap Polsek Ciracas, bukan hanya menyangkut TNI dan Polri. Namun, telah berdampak serius terhadap masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung,” ungkapnya.

Apalagi, peristiwa itu bukan saja disaksikan langsung oleh masyarakat, tapi ada juga masyarakat yang menjadi korban dalam aksi kekerasan itu.

“Oknum TNI secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik,” ujarnya.

Terlebih, di era media sosial seperti saat ini, kesewenang-wenangan itu bukan hanya disaksikan langsung warga Ciracas.

“Tetapi dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru,” paparnya.

Lalu, apa yang bisa dan harus dilakukan pimpinan TNI-Polri dalam kasus ini?

“Transparansi hukum terhadap kasus itu menjadi kunci penting untuk menjaga martabat TNI, yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Mantan Ketua Kontras ini menyebut, pelanggaran hukum tersebut bukan dilakukan oleh institusi atau lembaga, melainkan individu.

Sehingga, institusi yang menaungi pelaku harus menegakkan hukum setegak-tegaknya.

Oleh karena itu, salah besar jika institusi melindungi anggotanya yang melakukan tindakan hukum.

Institusi, menurut Usman Hamid, seharusnya menegakkan hukum setegak-tegaknya.

“Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya, menjaga kehormatannya,”

Sebaliknya, institusi yang melindungi anggotanya dari tindakan hukum, itu sama saja dengan merusak kredibilitas institusi yang bersangkutan,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSDA) Jenderal Andika Perkasa memastikan akan mengusut tuntas kasus ini.

Sampai saat ini, sudah 12 oknum prajurit TNI ditahan. Sedangkan 19 lainnya tengah dalam proses pemeriksaan.

Dimungkinkan, jumlah itu akan terus bertambah. Pasalnya, berdasarkan penelusuran, oknum prajurit yang melakukan penyerangan jauh lebih banyak.

“Jadi kami yakin 31 (orang) ini adalah bagian dari pengembangan pertama. Kami akan terus dan kami tidak akan menyerah,” beber Andika di Mabes TNI AD, Minggu (30/8/2020).

Sejauh ini, kata Andika, semua prajurit yang terlibat langsung penyerangan itu sudah memenuhi delik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Oleh karena itu para oknum tentara yang terlibat dalam penyerangan itu tidak hanya akan dipidana, tetapi juga dipecat dari dinas militer.

“Selain pasal-pasal pidana yang dilanggar oleh masing-masing, dan ini akan berbeda satu dengan lainnya, maka kami juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya yaitu pemecatan,” tegasnya.

Tak hanya itu, mantan Danpaspampres ini memastikan, mereka yang berstatus tersangka atau terdakwa juga mendapat sanksi lain.

Yakni mengganti semua biaya kerusakan dan pengobatan para korban luka dalam penyerangan itu, baik anggota Polri maupun masyarakat.

“Nanti Pangdam Jaya yang melaporkan kepada saya, dan dari jumlah itulah yang nantinya dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat, apa pun perannya,” jelas dia.

Jenderal bintang empat TNI ini lalu melontarkan ancaman kepada siapa saja yang berbohong atau melindungi rekannya atau bahkan berusaha menghilangkan barang bukti dalam kasus itu.

“Maka akan kami tambahkan pasal yang masuk kategori Obstruction of Justice. Jadi tidak akan lagi perlakuan harus berbeda kepada mereka,” tegas dia.

Andika berujar, dirinya tak mempermasalahkan kehilangan 31 prajurit atau berapapun prajurit. Baginya, yang sangat penting adalah nama baik TNI AD.

“Lebih baik kehilangan 31 atau berapa saja prajurit yang terlibat apapun peran dari pada nama TNI AD akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan,” tegas KSAD.

Sumber Berita / Artikel Asli ” Pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...