Ali Mochtar Ngabalin: Ada Jabatan Tidak Ada Jabatan, Saya Selalu Ada di Samping Joko Widodo

1806

Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan bahwa ia  akan selalu berada di samping Presiden Joko Widodo (Jokowi) walaupun tidak memiliki jabatan di kabinet periode 2019-2024.

Hal tersebut Ngabalin ungkapkan setelah pembawa acara Karni Ilyas bertanya kepadanya mengenai panggilan dari Presiden Jokowi, dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (23/10/2019).

Diketahui bahwa Jokowi memanggil sejumlah tokoh ke Istana Negara terkait susunan kabinet periode 2019-2014 pada Senin (21/10/2019) dan Selasa (22/10/2019).

 

Namun nama Ngabalin tidak ada dalam daftar tokoh yang dipanggil oleh Jokowi pada saat itu.

“Sekarang Ustaz Ngabalin, oh iya sudah dipanggil belum?,” tanya Karni.

“Saya dipanggil tidak dipanggil hari-hari ada di Istana,” jawab Nagabalin yang mengundang sorakan dan tepuk tangan dari orang-orang disekitarnya.

Nagabalin juga menjelaskan bahwa dirinya akan selalu berada di samping Jokowi walaupun tidak mendapatkan jabatan.

Ia mengaku akan berada di samping Jokowi untuk melurusakan sebuah narasi atau diksi yang menyesatkan warga Indoensia.

“Artinya kan datuk (Karni) juga tahu ada jabatan tidak ada jabatan, saya selalu ada di samping Joko Widodo,” ungkap Ngabalin yang kembali membuat orang-orang bersorak.

“Jadi bagi saya ruang publik, ada Ali Mochtar untuk menjaga narasi dan diksi yang menyesatkan publik dan masyarakat saya harus meluruskan,” sambungnya.

Selain itu, Ngabalin juga sempat memberikan contoh mengenai saat dirinya tengah meluruskan sebuah narasi yang menyesatkan publik.

Pria kelahiran Fakfak, Papua itu memberikan contoh mengenai dua kategori yang ada di BPJS.

“Umpamanya BPJS, ini untuk Doktor Said Didu, BPJS kesehatan itu ada dua kategori bapak yang pertama adalah penerima bantuan bagi mereka yang punya ekonomi rendah dan tidak mampu,” jelas Ngabalin.

“Dan yang kedua BPJS kesehatan itu adalah bagi mereka yang mampu dengan kesadaranya membayar sendiri, apa logikanya.”

“Logikanya adalah iuran Bapak Said Didu, iuran DPR dengan iuran masyarakat petani atau nelayan itu berbeda, mereka mendapatkan bantuan iuran,” lanjutnya.

Menurutnya diksi dan narasi seperti itulah yang harus diluruskan olehnya kepada masyarakat luas agar tidak salah paham.

“Diksi dan narasi ini harus diluruskan supaya masyarakat tidak boleh tersesat di jalan dan ruang yang terang benderang itu pengertianya,” kata Ngabalin.

Kemudian, Ngabalin mengungkapkan bahwa poin yang ingin dia sampaikan adalah mengenai istilah rekonsiliasi atau koalisi yang bukan merupakan hal baru di Indonesia.

“Nah pada poin ini saya mau bilang Bang Karni, sebetulnya sejarah Republik Indonesia ini kan dalam hal istilah rekonsiliasi atau istilah koalisi, bukan istilah yang baru,” ucapnya.

Ia juga menceritakan mengenai sejarah bangsa Indonesia saat Wakil Presiden Pertama RI, Muhammad Hatta mengudurkan diri dari jabatanya.

“Yang paling penting itu adalah memang harus mengurai sejarah republik Indonesia dengan baik, Republik ini kan pernah tercatat dalam sejarah bulan Juli tahun 1956,” terang Ngabalin.

“Seorang defunding father kita Muhammad Hatta mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada waktu itu ketumya Sartono untuk menyatakan mengundurkan diri,” ujarnya.

Ngabalin mengatakan bahwa pengunduran diri Muhammad Hatta sebagai wakil presiden adalah awal pecahnya dwi tunggal.

“Sebagai awal dari pecahnya Dwi tunggal pada waktu itu, dan seluruh orang kita belum hadir hidup di dunia pada waktu itu, Bang RR sudah hadir sudah ada,” kata Ngabalin.

“Itu adalah Dwi tunggal yang sejarah perjalanan kehidupan orang yang berdemokrasi dan berpemerintahan kosongnya kursi wakil presiden, jelasnya.

Selanjutnya Ngabalin menjelaskan bahwa 17 tahun kemudian di periode Suharto, wakil presiden Hamengkubuwono ke IX muncul.

“Nanti 17 tahun kemudian pada periode, bukan pada periode Sukarno, periode Suharto baru muncul yang namanya wakil presiden Hamengkubuwono ke IX,” jelasnya.

“Apa yang saya mau cerita dari sejarah besar itu, itulah sejarah yang mencatat, bahwa dalam damai pun ketika orang berbeda pendapat dan pandangan dia bisa menyatakan pisah.”

Lihat video selengkapnya pada menit ke 00:10:

 

tribunnews

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...