Aktivis 98 Sebut Susi Pudjiastuti Buronan Polisi, Langsung Kena Skakmat Ketahuan Tidak Baca Berita

518

Susi Pudjiastuti belakangan sering diserang oleh aktivis 98 Faizal Assegaf. Faizal pun tidak berkutik ketika disemprot balik oleh Susi.

Menuju pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden di periode ke dua diwarnai dengan manuver politik.

Para pendukung Jokowi saling serang di media sosial.

Mantan aktivis 98 Faizal Assegaf kepada Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti.

Belakangan lewat akun twitternya, Faizal Assegaf kerap melontarkan cuitan yang mendeskreditkan Susi.

Mulai dari menyebut Susi Pudjiastuti sebagai Ratu Bajak Laut hingga menyematkan berita dan menuduh Susi sebagai buronan Polisi.

“Saat itu, Susi masih menjabat sebagai Direktur Susi Air, mestinya sbg pengusaha kaya klu mau membantu tdk elok dgn mencuri BBM bersubsidi milik nelayan kecil,” tulis Faizal di akun twitternya @faizalassegaf Minggu (11/8/2019).

 

Tidak membalas Faizal, mengecuit dan menyisipkan berita yang sama, Susi menyindir Faizal.

Susi Pudjiastuti menyebut Faizal Assegaf hanya bisa menghujat tanpa membaca isi berita.

“Makanya BACA lengkap sampai dengan selesai!!!! sebelum menghujat orang sembarangan!!!!” cuit Susi lewat akun twitter @susipudjiastuti.

 

Di dalam berita tersebut ternyata tidak seperti yang ada termuat di dalam judul.

Di badan berita Susi justru yang mengungkapkan sendiri jika dirinya pernah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polisi karena ketahuan membawa 5 ton solar bersubsidi dari Medan ke Simeuleu, Aceh.

Namun hal tersebut ternyata Susi lakukan untuk mendistribusikan BBM bersubsidi kepada nelayan-nelayan terpencil di Aceh yang tidak mendapatkan haknya.

Selain untuk nelayan, dikutip dari Tempo.co ternyata BBM bersubsidi itu juga digunakan untuk menyalakan generator listrik di wilayah-wilayah terpencil Aceh.

Netizen pun menyayangkan Faizal Assegaf seorang kolumnis dan mantan aktivis 98 yang ternyata tidak terliterasi dalam menanggapi sebuah berita.

“Kayaknya ada yang panas karena udah susah payah provokasi, eehh ketahuan gak literate. Gak udah di mention deh kasian.,” tulis @rianatony4 yang kemudian dibalas Susi.

Susi pun menggap hal ini sebagai pelajaran bagi netizen untuk lebih cermat dalam menanggapi sebuah berita.

“Membaca dg benar sd selesai sangat penting dalam memahami permasalahan,” pesan Susi.

 

Sedangkan di akun twitter Faizal Assegaf selain menyindir soal berita tersebut ia juga sempat menyindir soal penerimaan pajak sektor perikanan di era Susi.

Ia juga sempat menyinggung untuk menjadikan Ahok sebagai Menteri KKP gantikan Susi.

“Ibu Susi Pujiastuti sdh berhasil tenggelamkan kapal2 kecil & tua, hasilnya penerimaan pajak masih di bawah Rp.1 triliun. (data Menkeu, Sri Mulyani). Saatnya, @jokowi tunjuk Ahok @basuki_btp jd menteri kelautan, biar bisa selamatkan kerugian negara Rp. 300 triliun per thn,” kata Faizal.

Namun salah satu akun anonim yang kerap pro dengan pemerintahan Jokowi mempertanyakan lagi posisi Faisal di dalam agenda isu yang digulingkannya belakangan ini.

“Ahok apa Rokhmin?” cuit @PartaiSocmed

 

Membalas cuitan tersebut, Faizal pun langsung menunjukan keberpihakannya terhadap mantan Menteri KKP di era Megawati Soekarnoputri Rokhmin Dahuri.

“Seluruh kader PDIP sudah pasti dukung prof Rokhmin, beliau cerdas, makanya sama Ibu Megawati dipercaya jadi kader inti di DPP. Adian Napitupulu dll pun ikut mendukung keputusan Bu Mega tsb. Nah klu saya, ya ikut happy jg krn @basuki_btp masuk pengurus PDIP, wlu dia mantan Napi,” balas Faizal.

 

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya Rokhim Dahuri memang tengah gencar mengkritik sektor perikanan di era Susi Pudjiastuti.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri itu menyebut jika sektor perikanan Indonesia hancur lebur saat dipimpin Susi Pudjiastuti.

Susi pun menjawab kritikan Rokhim dengan pedas.

“Yang Bangkrut dan Hancur adalah Industri Pencurian Ikan .. Industri Pencurian Ikan memang saya bangkrutkan,” kata Susi pada Rabu (7/8/2019).

Bukan hanya itu Susi sindir kebijakan pelegalan kapal asing yang pernah dikeluarkan di era Rokhim menjabat di tahun 2001 hingga 2004.

“Masa ada industri pencurian ikan kok dibiarkan!!!!!BTW Kapal asing dilegalkan jadi berbendera Indonesia tahun 2001,” jelas Susi.

Menteri Susi Disebut-sebut Gantikan Luhut

SIAPA nama-nama menteri yang bakal dipilih Presiden Jokowi masuk dalam kabinetnya, dinanti-nanti banyak pihak.

Tak ayal, daftar nama-nama menteri Kabinet Kerja jilid ll, kembali beredar di grup WhatsApp.

Nama-nama itu diklaim diputuskan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Minggu (4/8/2019) lalu.

Foto yang beredar menunjukkan selembar kertas dan terdapat stempel berwarna merah dengan tulisan RAHASIA.

Dalam selembar kertas tersebut, tertulis Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden Dalam Kabiner Kerja Jilid ll Periode 2019-2024.

Tertulis juga, rapat dipimpin Presiden Jokowi dan Sekretaris Rapat Pramono Anung di Ruang Garuda Istana Bogor, Minggu (4/8/2019).

Ada pun yang hadir ditulis wapres terpilih Maruf Amin, ketua umum partai koalisi, dan sekretaris jenderal partai koalisi.

Berikut ini susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin yang beredar di medsos tersebut:

Presiden: Joko Widodo

Wakil Presiden: Maruf Amin

Menteri Kabinet

Menteri Sekretaris Negara: Pramono Anung Wibowo

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Hendrawan Supratikno

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Susi Pudjiastuti

Menteri Perhubungan: Rusdi Kirana

Menteri Kelautan dan Perikanan: Agus Suherman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Faisal Basri

Menteri Pariwisata: Triawan Munaf

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Ryamizard Ryacudu

Menteri Dalam Negeri: Ganjar Pranowo

Menteri Luar Negeri: Dino Patti Djalal

Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Mahfud MD

Menteri Komunikasi dan Informatika: Semuel Abrijani Pangerapan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Heru Budi Hartono

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Rini Soemarno

Menteri Keuangan: Muhammad Chatib Basri

Menteri BUMN: Ririel Ardiansyah

Menteri Koperasi dan UKM: Eva Kusuma Sundari

Menteri Perindustrian: Bahlil Lahadalia

Menteri Perdagangan: Fadli Zon

Menteri Pertanian: Spudnik Sujono Kamino

Menteri Ketenagakerjaan: Muhammad Hanif Dhakiri

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono

Menteri Lingkungan Hidup dan Perikanan: Tsamara Amany Alatas

Menteri Agraria dan Tata Ruang: Adian Napitupulu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Yudi Latief

Menteri Agama: Komaruddin Hidayat

Menteri Kesehatan: Daeng M Faqih

Menteri Sosial: Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Najwa Shihab

Menteri Pendidikan Nasional: Syawal Gultom

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Kadarsah Suryadi

Menteri Pemuda Dan Olahraga: Erick Thohir

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko

Pejabat Setingkat Menteri

Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis

Panglima TNI: Jenderal Andhika Perkasa

Kapolri: Jenderal Mohammad Tito Karnavian

Sekretaris Kabinet: Johan Budi SP

Kepala Negara Pemerintah Non Kementerian

Kepala Badan Intelijen Negara: Budi Gunawan

Kepala Badan Penanaman Modal: Thomas Trikasih Lembong

Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Addie Muljadi Sumaatmadja

Kepala Lembaga Non Struktural

Kepala Staf Kepresidenan: Diaz Hendropriyono. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bekraf Triawan Munaf yang namanya masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja jilid ll sebagai Menteri Pariwisata, secara tegas menyatakan hal tersebut kabar bohong.

“Big hoax (bohong besar),” ujar Triawan saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Pada Minggu (4/8/2019) lalu, Presiden Jokowi memang mengadakan gathering untuk para menteri, kepala lembaga, dan mantan menteri bersama keluarga di Istana Bogor.

Menurut Triawan, kegiatan gathering berakhir sekitar pukul 12.00 WIB, setelah terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa.

“Ini kerjaan orang iseng (sebar kabar bohong soal susunan menteri).”

“Waktu ada event di Sentul pun hoaks yang sama disebar. Katanya ada rapat yang seperti itu (menentukan menteri).”

“Di surat hoaks ada nama Pramono Anung, padahal beliau tidak ada di Sentul,” tutur Triawan. (Seno Tri Sulistiyono)

tribunnews

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here