Aksi OPM Itu Biadab, Pemerintah Harus Tetapkan Mereka Sebagai Teroris!

241
Organisasi Papua Merdeka (OPM)

JAKARTA – Peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua menuai kecaman dari banyak pihak.

Dari peristiwa tersebut, 31 nyawa melayang. Baik dari pekerja pembangunan jalan Trans Papua, maupun anggota TNI dan Polri.

Kecaman salah satunya datang dari Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI).

Koordinator Presidium MN KAHMI, Hamdan Zoelva menegaskan, pihaknya mengutuk keras peristiwa tersebut.

Mereka menilai, aksi yang didalangi Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu tidak lain adalah aksi biadab.

“Kami mengutuk keras aksi keji tanpa perikemanusiaan kelompok separatis OPM itu,” ujar Hamdan Zoelva.

Demi menanggulangi korban jiwa serupa, MN KAHMI mendesak agar pemerintah menggolongkan OPM sebagai organisasi teroris di negeri ini.

Dengan penetapan itu, Hamdan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas mereka.

“Kami mendesak pemerintah untuk menetapkan OPM sebagai organisasi teroris,” tegas Hamdan.

Menurutnya, sejarah kekerasan yang dilakukan OPM di tanah Cendrawasih itu sudah terlalu panjang.

“Sudah terlalu banyak korban sipil dan aparat negara akibat tindakan kekerasan dan terorisme di Papua,” pungkasnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, pihak Istana sendiri mengutuk keras peristiwa yang sangat sadis itu.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menegaskan, peristiwa tersebut tidak bisa dianggap kriminal murni. Melainkan aksi terorisme.

“Ini bukan hanya aksi kriminal biasa. Ini aksi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka,” tegasnya.

Untuk itu, mantan Panglima TNI itu juga menyebut bahwa pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di papua.

“Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini adalah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi,” jelas Moeldoko.

Ia juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan melindungi segenap warga sipil, baik warga asli Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini.

Untuk TNI dan Polri, Pihaknya berharap agar tak perlu terprovokasi dengan kejadian ini.

Ada baiknya tetap berlaku profesional dan proporsional dan tak terpancing melakukan aksi balas dendam.

“Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” harapnya.

Moeldoko menyatakan, pemerintah sudah mengambil langkah dan tindakan atas peristiwa tersebut.

Akan tetapi, pihaknya juga meminta kepada pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda agar tidak menerapkan standar ganda.

Jika saat terjadi kekerasan dari pihak TNI, lalu kelompok HAM bersuara lantang.

Maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini.

“Jangan melihat peristiwa yang terjadi di Papua dengan sebelah mata,” sindirnya.

Sementara, Presiden Jokowi sendiri kembali menegaskan tak akan menghentikan pembangunan infrastruktur, terlebih di tanah Papua.

Meskipun, pembangunan jalan Trans Papua sempat terhenti karena penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Demikian disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah di Yogyakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki arti yang sangat penting. Utamanya untuk daerah yang selama ini dinilai masih cukup tertinggal.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi semata.

“Tetapi juga urusan persatuan bangsa

Dia menambahkan, konektivitas di negara yang memiliki belasan ribu pulau seperti Indonesia memang menjadi persoalan tersendiri.

Apalagi, masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur sebaik di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Papua.

“Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali,” bebernya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap, di Papua, jarak 120 kilometer membutuhkan waktu dua sampai tiga hari.

“Masa hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur,” tutur Jokowi.

Meskipun baru-baru ini sempat terhambat dengan adanya penyerangan KKB, Jokowi menegaskan hal itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di Papua.

“Tidak menyurutkan kita untuk membangun Papua karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote semua memerlukan infrsatruktur dan harus kita bangun,” tegasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.