Ajakan Boikot Produk Amerika Menggema di Paripurna DPR

50
Pimpinan DPR pimpin paripurna.

Jakarta — Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat diwarnai pernyataan protes sejumlah fraksi atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memindahkan kedutaan besar dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon sedianya mengagendakan persetujuan dewan atas pencalonan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan calon Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, serta pandangan fraksi atas sejumlah rancangan undang-undang (RUU).

Namun, sesaat sebelum Fadli melanjutkan agenda, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengajukan interupsi untuk menyampaikan pernyataan sikap atas keputusan Trump. Ia pun menyerukan pemboikotan atas produk-produk Amerika di Indonesia.

“Pemboikotan itu ingin memberi pesan bahwa bangsa Indonesia mendorong secara serius atas kemerdekaan Palestina dan menolak segala upaya pelemahan dan perjuangan rakyat Palestina,” ujar Reni di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12).

Reni menegaskan pihaknya menentang secara tegas rencana Pemerintah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem (Al-Quds).

“Langkah ini jelas telah melecehkan dunia internasional karena mengingkari sejarah, realitas politik dan hukum internasional,” kata Reni.

Ajakan Boikot Produk AS Menggema di Paripurna DPRReni Marlinawati. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

Fraksi PPP, kata Reni, mendorong pemerintah melakukan diplomasi yang lebih kuat dengan menggalang sumber daya negara-negara lain agar menolak rencana tersebut.

“Kami juga mendesak DPR RI untuk menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki seperti kepesertaan DPR RI dalam keanggotaan forum parlemen internasional,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan di Jawa Barat tersebut.

Senada, Anggota Fraksi PDIP Aria Bima menilai keputusan Trump menandakan Amerika Serikat mengedepankan kepentingan-kepentingan subyektifnya sendiri, tanpa ada kemauan untuk mencari jalan keluar bagi perdamaian yang komprehensif.

“Pernyataan sepihak AS tersebut akan memicu timbulnya konflik baru di Timur Tengah, dan menutup harapan akan timbulnya perdamaian, sebaliknya dapat memicu konflik baru yang memperparah konflik di Timur Tengah,” ujar Bima.

Indonesia, kata dia, sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden pertama Indonesia, Soekarno disebut secara eksplisit telah menyatakan bahwa Indonesia bersama-sama bangsa Asia-Afrika mendukung kemerdekaan Palestina dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955.

“Terhadap pengakuan sepihak AS tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menolak tegas pernyataan Presiden AS dan mendorong DPR RI selaku wakil rakyat untuk mengeluarkan sikap mengecam keras terhadap sikap Presiden AS itu,” kata dia.

Anggota Fraksi Partai NasDem, Kurtubi menambahkan partainya menyesalkan dan menentang tindakan sepihak Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Fraksi NasDem, kata dia, meyakini upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan sejauh ini melalui proses perdamaian multilateral bersama lembaga-lembaga internasional terkait adalah usaha yang tepat untuk menjaga perdamaian di tanah Palestina dan Israel.

Proses perdamaian, lanjut Kurtubi, harus tetap dijalankan dan menjadi acuan bagi terciptanya solusi damai antara Palestina dan Israel.

“Karena itu, kami mendesak, hasil sidang darurat yang akan segera diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB dapat menghentikan tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut,” kata Kurtubi.

Sebelumnya, pada pagi tadi di Istana Bogor, Presiden RI Joko Widodo melontarkan pernyataan resmi yang mengecam keputusan Presiden AS, Donald Trump.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tehadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan itu,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (7/12).

Jokowi menilai, pengakuan Trump telah melanggar resolusi PBB di mana AS turut menjadi anggotanya, “Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” kata Jokowi

“Kita semua konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai amanah UUD 45,” kata Jokowi.

Atas dasar itu, Jokowi pun memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan. , CNN Indonesia


*Repelita Online merupakan wadah untuk menyalurkan ide/gagasan/opini/aspirasi warga. Setiap opini/berita yang terbit di Repelita Online yang merupakan kiriman dari penulis merupakan tanggung jawab dari Penulis.
Join @Repelita Channel on Telegram

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here