AHY dan PBNU Sudah Sepakat, Ada 4 Poin

298
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Kamis (25/6/2020) malam. Foto net

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dan Ketua PBNU KH Said Aqil Soroj sepakat dan satu suara, sama-sama menolak RUU HIP.

AHY meyatakan, ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan yang digelar di Kantor PBNU, Jalan Kramat Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2020) malam.

Salah satunya adalah mendiskusikan RUU HIP yang dinilai kontroversial dan mengancam pondasi kehidupan berbangsa.

AHY menyampaikan, sejak awal, Partai Demokrat secara tegas sudah menolak RUU HIP.

“Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya,” ungkapnya.

AHY lantas membeberkan setidaknya ada empat alasan kenapa partai berlambang bintang mercy itu menolak RUU hasil inisiasi DPR RI itu.

Pertama, kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan.

Sebab ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP ini justru diturunkan derajatnya untuk diatur oleh Undang Undang.

Kalau RUU ini dianggap sebagai alat operasional untuk menjalankan Pancasila.

“Justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila,” tegas AHY.

Dia juga menyebut bahwa RUU ini berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila dan bisa menjadi ‘alat pemerintah’ untuk disalahgunakan serta tidak sehat bagi demokrasi.

Kedua, RUU HIP ini juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis.

Pasalnya, RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai ‘konsideran’ dalam perumusan RUU HIP ini.

Padahal, lanjutnya, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila.

“Yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan,” terangnya.

Ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP.

“Ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar,” terangnya.

Terakhir, adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3).

“Itu jelas-jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, AHY didampingi Sekjen Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Wasekjen August Jovan Latuconsina, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) DPP Partai Demokrat, Zulfikar Hamonangan, dan Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh.

Sementara KH Said Aqil Siroj didampingi antara lain, KH. Abdul Manan Ghani, Ketua PBNU bidang Dakwah dan Masjid; H. Robikin Emhas, SH MH, Ketua PBNU bidang Hukum dan Perundang-Undangan; H. Ishfah Abidal Aziz, SHI MH, Wakil Sekjen; dan Arif Marbun, Sekretaris Lembaga Perekonomian NU.

Sumber Berita / Artikel Asli : pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...