Ahok Tak Punya Pengalaman Pimpin BUMN, Ada Kepentingan Politik Apa?

554

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menduga pemerintah sudah lama mengincar Ahok untuk duduk di posisi kunci di kabinet ataupun perusahaan pelat merah. Terbukti, kata dia, nama Ahok selalu muncul dalam rumor pencalonan menteri, wakil menteri, hingga dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Adi, Ahok kerap disebut akan memegang jabatan publik karena Presiden Joko Widodo memiliki pengalaman bekerja sama dengan dia di pemerintah DKI Jakarta.

Namun, Adi menyatakan pemerintah seharusnya berhati-hati ketika menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sebab, Adi menilai Ahok adalah sosok yang kontroversial.

“Kasus Ahok masuk penjara malah dianggap tak ada persoalan. Padahal, pemerintah mestinya hati-hati untuk menempatkan seseorang di posisi strategis,” ujar Adi kepada Tempo, kemarin.

Selama menjabat gubernur, Ahok kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial. Misalnya, ia menggusur permukiman di banyak tempat, menata kawasan perdagangan Tanah Abang, hingga mengubah tempat pelacuran Kalijodo menjadi ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Kontroversi terakhir adalah ucapan Ahok yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 yang memancing gelombang demonstrasi. Ucapan itu mengantar Ahok masuk bui karena dijerat dengan pasal penistaan agama. Ahok dipenjara sejak Mei 2017 hingga Januari 2019. Tak lama setelah bebas, ia langsung melamar menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kabar pencalonan Ahok berembus ketika mantan Bupati Belitung Timur itu menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, kemarin. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin membenarkan adanya pertemuan yang berlangsung selama sekitar 1,5 jam itu.

Dalam kesempatan itu, Erick menyatakan maksudnya untuk meminta Ahok membantu BUMN. Namun Budi enggan membocorkan mengenai jabatan dan perusahaan yang ditawarkan. “Membantu BUMN tidak cuma menjadi direktur utama,” kata dia di Sentul, Bogor, kemarin.

Adi menambahkan, pencalonan Ahok bakal minim pertentangan karena pemerintah saat ini berjalan hampir tanpa partai oposisi di parlemen. Dia berharap Ahok bisa bekerja sesuai dengan koridornya, yaitu mengawasi aksi bisnis Pertamina. “Yang diharapkan kan gebrakan dan gerakan transparansinya,” ucap Adi.

Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengemukakan pencalonan Ahok adalah penegasan dari cara pemerintah menjaga elite-elite untuk tetap dekat dengan kekuasaan. Cara ini dilakukan Jokowi pada periode sebelumnya melalui penunjukan Fadjroel Rachman menjadi Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Bahkan Alexander Lay yang pernah masuk dalam tim advokasi Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu 2014 saat ini masih menjabat komisaris Pertamina. “Penunjukan ini bukan didominasi oleh kompetensi, tapi untuk menjaga supaya dekat dengan kekuasaan,” tutur Arya. ROBBY IRFANY | VINDRY FLORENTIN


Penunjukan Ahok Dinilai Sudah Lama Disiapkan. tempo

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...