3,8 Juta Penduduk Jateng Miskin, Tertinggi Kedua Nasional

508

PURWOKERTO-Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin di Jawa Tengah ada sebanyak 3.867.420 jiwa. Dengan angka sebanyak itu, menjadikan Jawa Tengah berada di urutan kedua tertinggi secara nasional.

“Jumlah penduduk miskin Jateng berada di urutan kedua terbanyak se-Indonesia sejumlah 3.867.420 jiwa. Namun, prosentase penduduk miskin dari tahun ke tahun terus bergerak ke arah yang positif,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng, Indra Surya dalam rapat koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) di Hotel Java Heritage, Purwokerto, Rabu (13/2/2019).

Menurutnya, dalam percepatan penurunan angka kemiskinan ini, tugas TPAKD sangat strategis dan dengan adanya pertemuan ini bisa dijadikan sarana mengidentifikasi peermasalahan dalam pelaksanaaan program TPAKD sekaligus merumuskan langkah pemecah permasalahan.

Dengan realitas Jateng masih menduduki peringkat atas dalam hal kemiskinan kata dia, dibutuhkan percepatan langkah satu di antaranya yakni dengan mendorong UMKM agar terus bergerak, maju, dan berkembang.

Untuk mendukung hal ini, TPAKD bisa memberikan akses keuangan yang mudah dan berbunga rendah dan program TPAKD harus disusun berdarakan peningkatan akses keuangan masyarakat untuk menjadi solusi percepatan akses mereka pada jasa dan produk keuangan.

Langkah ini dinilai berhasil yakni pada September 2017 sampai September 2018, penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah menempati posisi tertinggi di antara 34 provinsi se-Indonesia.

“Jateng menyumbang 50 persen penurunan angka kemiskinan secara nasional. Meski kemiskinan Jateng telah turun tajam, namun masih berada di atas capaian nasional,” katanya.

Menurutnya dalam percepatan akses keuangan ini, bisa dilakukan dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka peluang usaha baru. Setelahnya, pemerintah menjamin dalam kemudahan akses permodalan.

Persoalan inklusi atau pemahaman akses keuangan ini, sebagian besar masih didominasi untuk wilayah perkotaan. Lain halnya di daerah pinggiran yang semakin jauh masyarakat untuk mengenal produk dan jasa keungan.

“Adanya akses dan produk jasa keuangan menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.

Ia menyebut, dalam pembiayaaan di sektor UMKM saat ini yakni sebesar 18,1 persen  masih terbilang rendah sehingga percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas bagi pemangku kepentingan dan sinergi antara pemerintah dan stakeholder terkait yankni TPAKD.

“Untuk saat ini dar sebanyak 36 TPKAD, baru sekitar 15 TPAKD yang sudah dilakukan pengukuhan. Masih banyak yang belum mendapatkan pengukuhan ini karena kurangnya pemahamana kabupaten/kota mengenai TPAKD dan belum adanya penganggaran untuk kegiatan tersebut,” katanya.

Ia berharap dengan adanya rapat koordinasi yang diikitu sekretaris daerah dan bagian perekonomian dari 35 kabupaten/kota ini bisa lebih membuka peran penting TPAKD dalam perencanaan pembangangunan terutama terkait kemudahan akses produk dan jasa keuangan di wilayahnya. ([email protected]), SATELITPOST

Comments

comments

Loading...